"Konsep Infrastruktur di Era Pak Jokowi Bentuk Etatisme..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan membangun infrastruktur dinilai Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira sebagai etatisme.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etatisme diartikan sebagai suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan.

"Sekarang konsep infrastruktur di era Pak Jokowi sebagai bentuk etatisme atau semua ingin dikerjakan BUMN, semua pendanaan dari BUMN, APBN terutama juga masuk ke dalam kontaktor- kontraktor BUMN," kata Bima di Jakarta, Minggu (13/5/2018).

Saat ini, pembangunan infrastruktur mulai dari jalan tol hingga kereta ringan atau LRT dikuasai beberapa BUMN seperti Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Pembangunan Perumahan (PP).

Baca juga: Himbara: Bank-bank BUMN Stabil

Bima menambahkan, etatisme tersebut kemudian membuat BUMN terkesan ugal-ugalan dalam membangun infrastruktur. Hal itu terlihat dari banyaknya kecelakaan konstruksi pada infrastruktur yang dibangun oleh BUMN.

Selain itu, dominasi BUMN tersebut mengikis kesempatan kontraktor swasta untuk bisa terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

"BUMN harusnya urusi sektor-sektor yang strategis, tetapi selain itu juga harus membagi kuenya dengan swasta biar swastanya juga hidup karena ekonomi masyarakat juga ada di swasta-swasta," terang Bima.

Akibatnya, lanjut Bima, berdasarkan catatan Gapensi sebanyak 37.000 kontraktor swasta hilang dalam tiga tahun terakhir.

"Itu bukan angka yang sedikit. Itu terjadi karena swasta enggak kebagian kue pembangunan infrastruktur," ucap Bima.