Anggota Jemaah Ahmadiyah Ajukan Uji Materi ke MK, Apa yang Digugat?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sembilan anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia dari berbagai daerah mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Penodaan Agama ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diwakili oleh kuasa hukumnya, Fitria Sumarni, para pemohon menyampaikan poin-poin permohonan uji materi dalam sidang perbaikan permohonan yang digelar di MK, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

Apa yang dipersoalkan oleh mereka?

Fitria menjelaskan, ketentuan berlakunya Pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS (Penetapan Presiden) tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (P3A/Penodaan Agama) telah merugikan hak konstitusional kliennya.

Mereka berpandangan, pasal-pasal tersebut bisa ditafsirkan sangat luas.

Selanjutnya, pasal tersebut menjadi dasar dari pembuatan Surat Keputusan Bersama terkait dengan keberadaan Jamaah Ahmadiyah (SKB Ahmadiyah) dan SKB tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah daerah menetapkan aturan.

"Ketidakjelasan norma dalam pasal  tersebut yang kemudian dituangkan menjadi SKB dan ditafsirkan oleh Peraturan Daerah menjadikan kerugian yang dialami para pemohon sangat spesifik dan konkret," kata Fitria, kepada majelis sidang panel yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang didampingi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna.

"Melalui SKB Ahmadiyah yang dijadikan dasar penyegelan bahkan ada juga yang dirusak terhadap masjid, tempat para pemohon biasa beribadah," tambah Fitria.

Selain itu, menurut Fitria, berlakunya Pasal 1, 2, dan 3 UU Penodaan Agama telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Alasannya, tidak jelas kapan berakhirnya SKB tersebut.

"Dengan demikian, mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihdapan hukum," kata Fitria.

Fitria meminta MK menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1, 2, dan 3 UU Penodaan Agama berlaku bersyarat yang memberikan jaminan hak konstitusional bagi pemohon.

"Pasal 1, 2, 3 UU Penodaan Agama . . . tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaanya," ujar Fitria.