Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ajak Nasdem Kerja Sama Bangun Parpol Berintegritas

Kompas.com - 13/09/2017, 17:45 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan kerja sama dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk membangun sistem partai politik yang berintegritas.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, suka atau tidak suka, partai politik di Indonesia harus diperkuat.

Salah satu penguatannya dengan cara membangun sistem parpol yang berintegritas.

"Kami tawarkan kerja sama untuk mulai membangun sistem integritas di partai. Partai politik adalah pilar yang penting, itu kami sepakat," kata Pahala, di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Melalui sistem parpol yang berintegritas, kata Pahala, korupsi yang selama ini menjadi citra negatif parpol akan bisa ditekan atau bahkan dicegah sejak awal.

"Sejak 2012 parpol menjadi bagian yang penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Paling besar kasusnya penyuapan, pengadaan dan perijinan. Meski kami percaya tidak ada single factor korupsi, pasti selalu ada multi factor," kata dia.

Menanggapi itu, Ketua DPP Bidang Informasi dan Komunikasi Nasdem, Willy Aditya mengatakan, partainya menyambut baik tawaran kerja sama KPK tersebut. Apalagi, Nasdem juga sudah bekerja sama dengan dua institusi penegak hukum lainnya yakni Kepolisian dan Kejaksaan.

"Kami sambut baik kedatangan KPK untuk bangun sistem integritas kepartaian. Sejauh ini Nasdem sudah kerja sama dengan dua institusi hukum negeri ini. Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses pengusungan bakal calon Pilkada 2015 dan 2017," kata dia.

Menurut Willy, melalui kerja sama tersebut, Nasdem akan memberikan semua data anggota DPR dari Nasdem dan data calon kepala daerah yang akan maju kontestasi Pilkada.

"Sehingga kita dapat pemimpin yang berintegritas," kata dia.

"Nasdem juga akan surati semua anggota DPRD dari Nasdem untuk serahkan LHKPN. DPR kan sudah. Tapi kami juga minta KPK ada instrumen lain tak hanya LHKPN, untuk pencegahan korupsi," kata dia.

Kompas TV Komisi III DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com