Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja

Kompas.com - 11/10/2017, 16:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mendapatkan rapor merah di sejumlah sektor ekonomi.

Rapor merah ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Dalam hal membeli kebutuhan pokok, misalnya. Sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Hanya 18 persen yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu.

(baca: Survei Indikator: 68,3 Persen Puas dengan Kinerja Jokowi-JK)

Selain itu, responden juga merasa pengangguran di Indonesia saat ini semakin banyak dibanding tahun lalu.

Sebanyak 50 persen responden menjawab bahwa pengangguran makin banyak. Hanya 20 persen yang menjawab makin berkurang.

Sebanyak 54 responden juga merasa mencari pekerjaan makin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah.

(baca: Survei SMRC: Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Kepuasan Publik Capai 68 Persen)

Kemudian, sebanyak 42 persen responden juga menilai orang miskin di Indonesia semakin banyak. Hanya 24 persen yang menjawab makin berkurang.

"Di isu-isu ini masih lebih banyak yang menilai tidak ada perubahan atau bahkan semakin negatif," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei di kantornya, di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Di sisi lain, sejumlah sektor mendapatkan penilaian cukup baik dari masyarakat. Misalnya, dalam masalah kebutuhan berobat, sebanyak 41 persen responden merasakan makin ringan.

Hanya 26 responden yang merasa kebutuhan berobat makin berat.

Selain itu, sebanyak 38 persen responden juga merasa semakin ringan untuk bisa menempuh pendidikan. Hanya 29 persen yang menyatakan makin berat.

Secara total, masyarakat yang puas terhadap kinerja Jokowi-JK masih mencapai 68,3 persen.

Meski cukup tinggi, namun tingkat kepuasan ini stagnan jika dibandingkan dengan survei yang sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya.

Burhanuddin menilai, pemerintahan Jokowi-JK harus bekerja lebih keras lagi, terutama dalam sektor ekonomi.

"Masalah paling mendesak yang berkaitan dengan kepentingan warga umumnya, di manapun, terkait dengan masalah ekonomi," kata Burhanuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Satgas PKH Akan Tertibkan Lahan Tambang Setelah Sawit dan Hutan
Satgas PKH Akan Tertibkan Lahan Tambang Setelah Sawit dan Hutan
Nasional
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer
Nasional
Tim Hukum Jokowi: TPUA Gagal Tunjukkan Cacat Penyelidikan Kasus Ijazah dan Tak Bawa Bukti Baru
Tim Hukum Jokowi: TPUA Gagal Tunjukkan Cacat Penyelidikan Kasus Ijazah dan Tak Bawa Bukti Baru
Nasional
Satgas PKH Targetkan Kuasai Kembali 3 Juta Hektare Lahan Agustus 2025
Satgas PKH Targetkan Kuasai Kembali 3 Juta Hektare Lahan Agustus 2025
Nasional
Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Madrasah Akan Dimulai Agustus
Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Madrasah Akan Dimulai Agustus
Nasional
Kritik MK yang Ubah Aturan Pemilu, Anggota DPR: Jangan 500 Orang Ini Kalah dengan 9 Hakim
Kritik MK yang Ubah Aturan Pemilu, Anggota DPR: Jangan 500 Orang Ini Kalah dengan 9 Hakim
Nasional
Anggota DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi
Anggota DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi
Nasional
TPUA Persoalkan Jokowi dan Ijazah Aslinya yang Tak Hadir saat Gelar Perkara Khusus Bareskrim
TPUA Persoalkan Jokowi dan Ijazah Aslinya yang Tak Hadir saat Gelar Perkara Khusus Bareskrim
Nasional
Kemensos Diminta Hentikan Bansos untuk Penerima yang Main Judi Online
Kemensos Diminta Hentikan Bansos untuk Penerima yang Main Judi Online
Nasional
Pengacara Tom Lembong Nilai Salinan Audit BPKP Terlambat Diserahkan, Tak Sempat Diuji ke Saksi
Pengacara Tom Lembong Nilai Salinan Audit BPKP Terlambat Diserahkan, Tak Sempat Diuji ke Saksi
Nasional
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK
Nasional
BMKG Ungkap Penyebab Musim Kemarau Mundur hingga Timbulkan Hujan Ekstrem
BMKG Ungkap Penyebab Musim Kemarau Mundur hingga Timbulkan Hujan Ekstrem
Nasional
Di Jerman, Gus Yahya Ingatkan Nahdliyin untuk Perkuat Gagasan Islam
Di Jerman, Gus Yahya Ingatkan Nahdliyin untuk Perkuat Gagasan Islam
Nasional
Dansatgas PKH Minta Pembangunan 13 Posko Batas TN Tesso Nilo Segera Direalisasikan
Dansatgas PKH Minta Pembangunan 13 Posko Batas TN Tesso Nilo Segera Direalisasikan
Nasional
Sistem Pemesanan Tiket Kembali Normal, KAI Komitmen Tingkatkan Layanan Digital
Sistem Pemesanan Tiket Kembali Normal, KAI Komitmen Tingkatkan Layanan Digital
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau