Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Gelar Rapat Pleno Pekan Depan, Khusus Bahas Setya Novanto

Kompas.com - 18/11/2017, 13:31 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada pekan depan khusus membahas soal status Ketua Umum Setya Novanto yang kini berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Selasa atau Rabu, kami akan gelar rapat pleno DPP khusus membahas soal itu," kata Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga seusai acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).

Andi menambahkan, informasi tersebut disampaikan kepadanya oleh Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid melalui sambungan telepon.

Menurut dia, dalam rapat pleno, semua aspirasi yang berkembang akan didengarkan, termasuk wacana pelaksana tugas ketua umum.

Jika diputuskan akan ada penunjukan pelaksana tugas, maka perlu diputuskan pula apakah pelaksana tugas tersebut menjabat hingga 2019 atau perlu ada Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menunjuk ketua umum baru.

"Pembicaraan-pembicaraan terkait Munaslub. Itulah pentingnya rapat besok," kata dia.

(Baca juga : Idrus Berdoa agar Setya Novanto Segera Pulih, Ical Bungkam)

Meskipun Novanto berstatus tahanan KPK, Andi memastikan bahwa roda organisasi berjalan seperti biasa. Tugas ketua umum dapat diambil alih oleh ketua harian atau sekretaris jenderal.


KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka pada Jumat (10/11/2017). Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dan dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Saat ini, Novanto sudah berstatus tahanan KPK meski Novanto masih dirawat di rumah sakit karena mengalami kecelakaan pada Kamis (16/11/2017) malam.

 

 

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler versi KompasTV hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kerahkan 12 Ribu Prajurit dan 7 Kapal Perang Jaga World Water Forum Ke-10 di Bali

TNI Kerahkan 12 Ribu Prajurit dan 7 Kapal Perang Jaga World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Buruh Tuntut 'Omnibus Law' dan 'Outsourcing' di May Day 2024 Dihapus

Buruh Tuntut "Omnibus Law" dan "Outsourcing" di May Day 2024 Dihapus

Nasional
PPP Gelar Rapimnas Setelah Putusan MK soal Sengketa Pileg 2024

PPP Gelar Rapimnas Setelah Putusan MK soal Sengketa Pileg 2024

Nasional
Jokowi Ajak Relawan Nobar Laga Indonesia Vs Uzbekistan di Istana

Jokowi Ajak Relawan Nobar Laga Indonesia Vs Uzbekistan di Istana

Nasional
Soal Narasi Tak Ada Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Romo Magnis Singgung agar Tak Diganggu DPR

Soal Narasi Tak Ada Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Romo Magnis Singgung agar Tak Diganggu DPR

Nasional
Menpan-RB Anas Dorong Optimalisasi Pemanfaatan MPP Kabupaten Semarang

Menpan-RB Anas Dorong Optimalisasi Pemanfaatan MPP Kabupaten Semarang

Nasional
50.000 Buruh Akan Gelar Aksi 'May Day' di Istana Negara Rabu

50.000 Buruh Akan Gelar Aksi "May Day" di Istana Negara Rabu

Nasional
Pemerintah Didesak Beri Penjelasan Usai TNI Ubah Nomenklatur KKB Jadi OPM

Pemerintah Didesak Beri Penjelasan Usai TNI Ubah Nomenklatur KKB Jadi OPM

Nasional
Cak Imin Enggan Beberkan Figur yang Disiapkann Maju Pilgub Jatim: Ketahuan Khofifah Bahaya

Cak Imin Enggan Beberkan Figur yang Disiapkann Maju Pilgub Jatim: Ketahuan Khofifah Bahaya

Nasional
PPP Temui PKB, Minta Dukungan Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MK

PPP Temui PKB, Minta Dukungan Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MK

Nasional
Keadilan Sosial Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Romo Magnis: Ada Kesan Indonesia Milik Mereka yang di Atas

Keadilan Sosial Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Romo Magnis: Ada Kesan Indonesia Milik Mereka yang di Atas

Nasional
PKS Siap Gabung, PAN Yakin Prabowo Ambil Keputusan Terbaik

PKS Siap Gabung, PAN Yakin Prabowo Ambil Keputusan Terbaik

Nasional
PPP dan PKB Bangun Komunikasi Cari Lawan Khofifah di Jatim

PPP dan PKB Bangun Komunikasi Cari Lawan Khofifah di Jatim

Nasional
AJI: Kebebasan Pers Bergantung pada Kualitas Pemilu, ke Depan Semakin Banyak Tantangan

AJI: Kebebasan Pers Bergantung pada Kualitas Pemilu, ke Depan Semakin Banyak Tantangan

Nasional
Berkaca Putusan MK, Romo Magnis: Reformasi Tak Berhasil Berantas KKN

Berkaca Putusan MK, Romo Magnis: Reformasi Tak Berhasil Berantas KKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com