Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar

Kompas.com - 26/11/2017, 17:13 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi.

Berdasarkan hasil survei nasional Poltracking Indonesia terkait peta elektoral 2019, elektabilitas PDI-P mencapai 23,4 persen.

Perubahan terlihat pada posisi kedua. Pada pemilu 2014 dan hasil survei beberapa lembaga pada beberapa waktu terakhir menemparkan Golkar di posisi kedua.

Pada survei kali ini, posisi Golkar disalip oleh Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto itu mengantongi elektabilitas sebesar 13,6 persen, sementara Golkar 10,9 persen.

(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi 53 Persen, Prabowo 33 Persen)

Sedangkan partai lainnya di lima besar adalah Partai Kebangkitan Bangsa (5,1 persen) dan Partai Demokrat (4,2 persen).

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyampaikan, salah satu alasan terbesar masyarakat dalam memilih partai adalah kesesuaian visi misi serta program kerja.

"Mempunyai visi-misi dan program kerja yang baik atau sesuai sebesar 28,6 persen, adalah alasan publik paling banyak dalam menentukan pilihan partai," kata Hanta saat menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

(Baca juga : Akbar Tandjung Khawatir Golkar Kiamat karena Pertahankan Novanto)

Sementara itu, alasan lainnya karena memiliki tokoh partai yang diidolakan (17,8 persen), partai sesuai dengan kepercayaa atau ideologi yang diyakini (10,6 persen) dan memiliki keluarga atau kerabat sebagai simpatisan partai tersebut (7,3 persen).

Hanta menambahkan, salah satu faktor yang menyebabkan suara Golkar turun adalah karena dinamika internalnya seiring dengan figur Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang terkena kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu berdampak pada elektabilitas Golkar meskipun partai tersebut bukan partai yang bergantung pada figur.

"Tapi ini simbol. Ini memberi dampak secara elektoral, pasti. Maka kasus ini setidaknya menjadi beban elektoral bagi Golkar," kata Hanta.

(Baca juga : Akbar Tandjung Harap Golkar Daerah Bergerak Ganti Setya Novanto)

Meski begitu, Hanta menekankan bahwa hasil tersebut tak hanya dipengaruhi karena satu faktor melainkan dari sejumlah faktor.

Pertama, dari Gerindra yang mendapatkan sumbangan elektoral dari figur Prabowo Subianto.

Di samping itu, bisa juga diakibatkan karena dukungan Golkar terhadap Jokowi pada 2019 belum terasosiasi kuat dengan Golkar. Sehingga Golkar belum mendapatkan sumbangan elektoral.

"Yang menarik juga karena mereka (PDI-P dan Gerindra) punya capres. Tadi kan kedua paling tinggi elektabilitas capres dua orang itu (Jokowi dari PDI-P dan Prabowo dari Gerindra)," ujarnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com