Salah Kutip Pernyataan Jokowi, Admin @setkabgoid Dicopot

Kompas.com - 28/11/2017, 10:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui, ada kesalahan yang dilakukan admin akun resmi Setkab di Twitter, @setkabgoid, dalam mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.

Kicauan yang diunggah pada Senin (27/11/2011) tersebut bertuliskan "Kita sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal & intoleran, apapun organisasinya - Presiden @jokowi".

Dalam tweet tersebut turut diunggah foto Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj dan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin.

Baca: Salah Kutip Pernyataan Jokowi, "Tweet" di Akun Setkab Akhirnya Dihapus

Dalam foto tertulis kalimat "Saya sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal dan intoleran, apapun organisasinya. -Presiden Joko Widodo-".

"Iya, adminnya yang salah dan tweet sudah di-delete (dihapus)," kata Pramono kepada Kompas.com, Selasa (28/11/2017).

Kata-kata yang dikutip dalam kicauan tersebut memang berbeda dari kalimat pidato Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Mataram, Lombok, Kamis (23/11/2017).

Jokowi saat itu mengatakan, ia memerintahkan jajarannya di pemerintahan menindak tegas kelompok radikal. Namun, oleh akun @setkabgoid justru ditulis bahwa Jokowi memerintahkan jajaran NU.

"Yang benar arahan Presiden ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintah agar tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap aliran radikal dan intoleran yang ada di negara kita," ujar Pramono.

Baca: Jokowi: Pemerintah Tak Akan Toleransi Radikalisme, Apa Pun Organisasinya

Pramono memastikan, admin yang salah mengutip pernyataan Jokowi itu dicopot. Dia tak lagi bertanggung jawab mengelola akun @setkabgoid.

"Saya sudah minta adminnya diganti karena kesalahannya sangat mendasar," ucap Pramono.

Meski sudah dihapus, kicauan salah kutip itu sudah telanjur mendapatkan banyak respons dari warganet.

Hingga Selasa (28/11/2017) pagi, 477 warganet memberikan komentar, 417 me-retweet, dan 613 menyukai.

Salah satu komentar datang dari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid.

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya

Sopir Kader PDIP Tukar Valas untuk Suap Harun Masiku, Ngakunya buat Umroh

Sopir Kader PDIP Tukar Valas untuk Suap Harun Masiku, Ngakunya buat Umroh

Nasional
ICJR Nilai KUHP Baru Tak Bisa Dijadikan Alasan Revisi KUHAP Dipercepat

ICJR Nilai KUHP Baru Tak Bisa Dijadikan Alasan Revisi KUHAP Dipercepat

Nasional
Ridwan Kamil Tak Laporkan Motor Royal Enfield Hitam yang Disita KPK dalam LHKPN

Ridwan Kamil Tak Laporkan Motor Royal Enfield Hitam yang Disita KPK dalam LHKPN

Nasional
Mendagri: Daerah Istimewa Harus Ada Dasar Hukumnya, Otomatis Libatkan DPR

Mendagri: Daerah Istimewa Harus Ada Dasar Hukumnya, Otomatis Libatkan DPR

Nasional
Sidang Hasto Kristiyanto Ungkap Bagi-bagi Uang Harun Masiku di Basemen DPP PDI-P

Sidang Hasto Kristiyanto Ungkap Bagi-bagi Uang Harun Masiku di Basemen DPP PDI-P

Nasional
Ada Usulan Copot Gibran, PPP: Sebaiknya Fokus Atasi Persoalan Ekonomi

Ada Usulan Copot Gibran, PPP: Sebaiknya Fokus Atasi Persoalan Ekonomi

Nasional
ICJR Usul RUU KUHAP Atur Ketentuan 'Live Streaming' di Persidangan

ICJR Usul RUU KUHAP Atur Ketentuan "Live Streaming" di Persidangan

Nasional
Meski IMF Prediksi GDP Turun, Anggota DPR Ini Yakin dengan Strategi Prabowo

Meski IMF Prediksi GDP Turun, Anggota DPR Ini Yakin dengan Strategi Prabowo

Nasional
Mendagri Bakal Kaji Soal Surakarta jadi Daerah Istimewa, jika Ada Usulan

Mendagri Bakal Kaji Soal Surakarta jadi Daerah Istimewa, jika Ada Usulan

Nasional
Soal Usul Daerah Istimewa Surakarta, Mendagri: Moratorium Itu untuk DOB

Soal Usul Daerah Istimewa Surakarta, Mendagri: Moratorium Itu untuk DOB

Nasional
Soal Dukung Prabowo di Pilpres 2029, PPP: Tunggu Pengurus yang Baru

Soal Dukung Prabowo di Pilpres 2029, PPP: Tunggu Pengurus yang Baru

Nasional
Keluarga Sebut Ada Bekas Tapak Sepatu di Jenazah Mahasiswa UKI yang Tewas

Keluarga Sebut Ada Bekas Tapak Sepatu di Jenazah Mahasiswa UKI yang Tewas

Nasional
Pemindahan ASN ke IKN Tak Boleh Simbolis, Harus Ada Standar Pelayanan Minimal

Pemindahan ASN ke IKN Tak Boleh Simbolis, Harus Ada Standar Pelayanan Minimal

Nasional
Penampakan Motor Royal Enfield Hitam Milik Ridwan Kamil yang Disita KPK

Penampakan Motor Royal Enfield Hitam Milik Ridwan Kamil yang Disita KPK

Nasional
Kapolres Jaktim Dilaporkan ke Propam Polri Usai Hentikan Kasus Tewasnya Mahasiswa UKI

Kapolres Jaktim Dilaporkan ke Propam Polri Usai Hentikan Kasus Tewasnya Mahasiswa UKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau