Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salah Kutip Pernyataan Jokowi, Admin @setkabgoid Dicopot

Kompas.com - 28/11/2017, 10:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui, ada kesalahan yang dilakukan admin akun resmi Setkab di Twitter, @setkabgoid, dalam mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.

Kicauan yang diunggah pada Senin (27/11/2011) tersebut bertuliskan "Kita sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal & intoleran, apapun organisasinya - Presiden @jokowi".

Dalam tweet tersebut turut diunggah foto Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj dan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin.

Baca: Salah Kutip Pernyataan Jokowi, "Tweet" di Akun Setkab Akhirnya Dihapus

Dalam foto tertulis kalimat "Saya sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal dan intoleran, apapun organisasinya. -Presiden Joko Widodo-".

Sekretaris Kabinet Pramono Anung tengah diwawancarai seusai menghadiri akad nikah putra Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNN Budi Waseso di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (2/9/2017)Rakhmat Nur Hakim/Kompas.com Sekretaris Kabinet Pramono Anung tengah diwawancarai seusai menghadiri akad nikah putra Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNN Budi Waseso di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (2/9/2017)
"Iya, adminnya yang salah dan tweet sudah di-delete (dihapus)," kata Pramono kepada Kompas.com, Selasa (28/11/2017).

Kata-kata yang dikutip dalam kicauan tersebut memang berbeda dari kalimat pidato Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Mataram, Lombok, Kamis (23/11/2017).

Jokowi saat itu mengatakan, ia memerintahkan jajarannya di pemerintahan menindak tegas kelompok radikal. Namun, oleh akun @setkabgoid justru ditulis bahwa Jokowi memerintahkan jajaran NU.

"Yang benar arahan Presiden ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintah agar tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap aliran radikal dan intoleran yang ada di negara kita," ujar Pramono.

Baca: Jokowi: Pemerintah Tak Akan Toleransi Radikalisme, Apa Pun Organisasinya

Pramono memastikan, admin yang salah mengutip pernyataan Jokowi itu dicopot. Dia tak lagi bertanggung jawab mengelola akun @setkabgoid.

"Saya sudah minta adminnya diganti karena kesalahannya sangat mendasar," ucap Pramono.

Meski sudah dihapus, kicauan salah kutip itu sudah telanjur mendapatkan banyak respons dari warganet.

Hingga Selasa (28/11/2017) pagi, 477 warganet memberikan komentar, 417 me-retweet, dan 613 menyukai.

Salah satu komentar datang dari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid.

Halaman:


Terkini Lainnya

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com