Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menunggu Cara Golkar Mencari Ketua Umum Baru Pengganti Setya Novanto

Kompas.com - 13/12/2017, 22:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Golkar akan menentukan apakah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan digelar untuk mencari ketua umum baru pengganti Setya Novanto.

Dengan diterimanya usulan Munaslub yang diajukan 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provins, maka DPP harus menindaklanjutinya.

Usulan Munaslub sudah memenuhi ketentuan dalam AD/ART Golkar, yakni diusulkan dua per tiga DPD provinsi.

Agenda Munaslub dianggap semakin mendesak dengan digelarnya sidang perdana kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto. 

Baca: Akbar Tanjung: Satu-satunya Cara Selamatkan Golkar dengan Menggelar Munaslub 

Koordinator Bidang Perekonomian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Airlangga Hartarto, yang disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar, mengatakan, jadwal Munaslub untuk memilih ketua umum baru sudah jelas.

Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto ketika ditemui di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto ketika ditemui di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).
"Saya rasa sih jadwalnya kemarin sudah jelas. Kalau hasil keputusan yang lalu kan sudah dijadwalkan munas luar biasa. Tunggu saja," kata Airlangga sebelum memasuki ruang rapat pleno di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017).

Mengenai adanya pihak yang menginginkan agar tak digelar Munaslub, Airlangga mengatakan, semuanya harus merujuk pada keputusan rapat pleno sebelumnya.

Apalagi, saat ini seluruh DPD I yang berjumlah 34 menghendaki digelarnya Munaslub.

Sebelum 20 Desember

Sementara itu, Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Munaslub seharusnya digelar sebelum 20 Desember.

Ia mengaku akan memperjuangkan pada rapat pleno malam ini agar Munaslub bisa terselenggara pada 17 Desember.

Baca juga: Akbar Tanjung Khawatir Golkar Kiamat Gara-gara Setya Novanto

Dengan demikian, Golkar memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan sejumlah agenda politik penting seperti persiapan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Terkait pihak yang masih menolak Munaslub, Agus menganggapnya wajar dan menyatakan Golkar bakal memutuskannya bersama.  

"Bagaimanapun saya yakin ada kesadaran kolektif di rapat pleno nanti tethadap pentingnya kami mengedepankan kepentingan partai yaitu dalam rangka kami sesegra mungkin cari solusi terhadap organisasi berkaitan ketua umum kami sudah jadi terdakwa," kata Agus.

Kompas TV Munaslub Golkar Diminta Cepat Dilakukan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com