Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Lantik Penjabat Gubernur Kalimantan Barat

Kompas.com - 15/01/2018, 11:36 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Doddy Riyadmadji sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat.

Masa jabatan Gubernur Kalbar Cornelis MH dan wakilnya Christiandy Sanjaya untuk periode 2013-2018 telah berakhir pada Sabtu (14/1/2018).

Mantan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri tersebut dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5/P/2018 tertanggal 12 Januari 2018.

"Saya percaya Saudara akan laksanakan tugas sebaik-baiknya, sesuai tugas yang diberikan," ujar Tjahjo dalam pidatonya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Baca juga: Pilkada Kalbar, Karolin Tepis Isu Politik Dinasti

Pada Pilkada Serentak 2018, ada enam pilkada yang akan digelar di Kalbar, yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar, Pemilihan Wali Kota Pontianak (Pilwako), Pemilihan Bupati (Pilbub) Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, dan Kayong Utara.

Sementara itu, mantan gubernur Kalbar, Cornelis MH berharap Doddy bisa menjalankan tugas dan kewajibannya memimpin Kalbar hingga kepala daerah hasil Pilkada Kalbar 2018 terpilih dan dilantik.

"Mudah-mudahan penjabat sukses memimpin Kalbar. Kalbar ini kecil, kira-kira luasnya hanya setengah Pulau Jawa, lautnya. Letaknya juga sangat strategis, berhadapan dengan dengan laut Cina selatan, Malaysia," ujar dia.

Baca juga: Pilkada Kalbar, Partai Demokrat Prioritaskan Usung Kader

Cornelis juga mengingatkan potensi konflik yang sering terjadi di daerahnya.

"Konflik selalu terjadi, sudah terjadi 17 kali. Tapi konflik agama tidak pernah terjadi. Kalaupun ada mungkin sekarang, karena diciptakan orang dari luar," kata dia.

Ia juga mengimbau jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik provinsi, kabupaten/kota di Kalbar untuk bekerja sama dengan penjabat gubernur.

"Bupati, wali kota, dan SKPD agar taat dan patuh pada penjabat gubernur. Beliau wakil pemerintah pusat di daerah. Saya juga siap membantu untuk hanya sekedar memberikan saran," ujar Cornelis. 

Kompas TV Di segmen Rumah Pilkada ini kami memperkenalkan kepada Anda calon-calon peserta Pilkada 2018 dari berbagai daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com