Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Lantik Penjabat Gubernur Kalimantan Barat

Kompas.com - 15/01/2018, 11:36 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Doddy Riyadmadji sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat.

Masa jabatan Gubernur Kalbar Cornelis MH dan wakilnya Christiandy Sanjaya untuk periode 2013-2018 telah berakhir pada Sabtu (14/1/2018).

Mantan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri tersebut dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5/P/2018 tertanggal 12 Januari 2018.

"Saya percaya Saudara akan laksanakan tugas sebaik-baiknya, sesuai tugas yang diberikan," ujar Tjahjo dalam pidatonya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Baca juga: Pilkada Kalbar, Karolin Tepis Isu Politik Dinasti

Pada Pilkada Serentak 2018, ada enam pilkada yang akan digelar di Kalbar, yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar, Pemilihan Wali Kota Pontianak (Pilwako), Pemilihan Bupati (Pilbub) Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, dan Kayong Utara.

Sementara itu, mantan gubernur Kalbar, Cornelis MH berharap Doddy bisa menjalankan tugas dan kewajibannya memimpin Kalbar hingga kepala daerah hasil Pilkada Kalbar 2018 terpilih dan dilantik.

"Mudah-mudahan penjabat sukses memimpin Kalbar. Kalbar ini kecil, kira-kira luasnya hanya setengah Pulau Jawa, lautnya. Letaknya juga sangat strategis, berhadapan dengan dengan laut Cina selatan, Malaysia," ujar dia.

Baca juga: Pilkada Kalbar, Partai Demokrat Prioritaskan Usung Kader

Cornelis juga mengingatkan potensi konflik yang sering terjadi di daerahnya.

"Konflik selalu terjadi, sudah terjadi 17 kali. Tapi konflik agama tidak pernah terjadi. Kalaupun ada mungkin sekarang, karena diciptakan orang dari luar," kata dia.

Ia juga mengimbau jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik provinsi, kabupaten/kota di Kalbar untuk bekerja sama dengan penjabat gubernur.

"Bupati, wali kota, dan SKPD agar taat dan patuh pada penjabat gubernur. Beliau wakil pemerintah pusat di daerah. Saya juga siap membantu untuk hanya sekedar memberikan saran," ujar Cornelis. 

Kompas TV Di segmen Rumah Pilkada ini kami memperkenalkan kepada Anda calon-calon peserta Pilkada 2018 dari berbagai daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com