JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dipetisi oleh pegiat literasi karena program kirim buku gratis yang digagasnya terhenti. Petisi dibuat oleh Pustaka Bergerak di situs change.org.
Hingga Selasa (13/11/2018), petisi itu telah ditandatangani 4.000 lebih warganet yang kebanyakan adalah para pegiat literasi.
Pendiri Pustaka Bergerak Nirwan Ahmad Arsuka dalam petisinya menyesalkan terhentinya program pengiriman buku gratis tiap tanggal 17 setiap bulannya oleh PT Pos Indonesia.
Padahal, program yang digagas oleh Jokowi berdasar usulan para pegiat literasi ini sangat bermanfaat.
"Selama 18 bulan, hingga Oktober 2018, PT Pos telah mengangkut secara gratis paket dari para relawan dan dermawan sebanyak 45.252 koli, yang berat totalnya hampir 289 ton, dengan total biaya angkut tersebut hampir Rp 13,5 Miliar," tulis Nirwan dalam petisi itu.
Baca juga: Program Kirim Buku Gratis Lewat PT Pos Disetop Sementara
Nirwan menjelaskan, penghentian yang efektif mulai bulan N itu terjadi karena PT Pos tidak mendapat sokongan dana dari pemerintah.
"Hingga hari ini, PT Pos belum juga mendapatkan bantuan yang diperlukan, khususnya legalitas formal dan kejelasan pembagian beban, yang tanpa itu PT Pos sebagai BUMN bisa dirugikan di bawah audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," tulis dia.
Nirwan mengatakan, sejumlah upaya sedang dilakukan Pustaka Bergerak untuk membantu PT Pos Indonesia. Ia pun meminta kepada di seluruh Indonesia yang telah merasakan manfaat pengiriman buku gratis ini untuk ikut berpartisipasi.
Bentuknya antara lain adalah membuat video pendek berisi penyataan tentang manfaat program, dan himbauan ke pemerintah, khususnya Kementerian BUMN untuk membantu PT Pos.
"Sangat dianjurkan agar video singkat ini dibuat sebaik dan sejujur mungkin, dan disebar ke mana-mana," tulis Nirwan.
Selain kepada Jokowi, petisi ini juga ditujukan kepada Kementerian BUMN, Pos Indonesia, Kantor Staf Presiden, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca juga: PT Pos Indonesia Harap Jokowi Terbitkan Inpres Pengiriman Buku Gratis
"Kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat luas untuk menandatangani petisi ini, agar Program Pengiriman Buku Gratis (Free Cargo Literacy) menjadi program pemerintah yang berkelanjutan untuk dunia literasi Indonesia," tambah dia.
Sebelumnya, Dirut PT Pos Gilarsi Setijono membenarkan bahwa pihaknya menghentikan sementara program pengiriman buku gratis. PT Pos terganjal masalah pendanaan.
"Iya sementara memang kita hentikan. Karena itu program yang sangat costly. Kami sedang mencari sumber pendanaan yang bisa dipikul bareng," kata Gilarsi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (13/11/2018).
Sampai Oktober 2018 kemarin, kata Gilarsi, PT Pos sudah menggelontorkan dana Rp 13,051 Miliar. PT Pos tidak bisa lagi mengcover biaya pengiriman buku gratis karena sudah melebihi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Baca juga: Program Kirim Buku Gratis via PT Pos Distop, Ini Kata Pegiat Literasi
Adapun program pengiriman buku gratis ini bermula dari pertemuan Jokowi dengan pegiat literasi saat bertatap muka di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2017. Saat itu, Presiden berjanji akan menggratiskan biaya pengiriman buku pada hari tertentu setiap bulannya melalui PT Pos Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.