Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Kirim Buku Gratis Terhenti, Jokowi Dipetisi Pegiat Literasi

Kompas.com - 14/11/2018, 07:12 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dipetisi oleh pegiat literasi karena program kirim buku gratis yang digagasnya terhenti. Petisi dibuat oleh Pustaka Bergerak di situs change.org.

Hingga Selasa (13/11/2018), petisi itu telah ditandatangani 4.000 lebih warganet yang kebanyakan adalah para pegiat literasi.

Pendiri Pustaka Bergerak Nirwan Ahmad Arsuka dalam petisinya menyesalkan terhentinya program pengiriman buku gratis tiap tanggal 17 setiap bulannya oleh PT Pos Indonesia.

Padahal, program yang digagas oleh Jokowi berdasar usulan para pegiat literasi ini sangat bermanfaat.

"Selama 18 bulan, hingga Oktober 2018, PT Pos telah mengangkut secara gratis paket dari para relawan dan dermawan sebanyak 45.252 koli, yang berat totalnya hampir 289 ton, dengan total biaya angkut tersebut hampir Rp 13,5 Miliar," tulis Nirwan dalam petisi itu.

Baca juga: Program Kirim Buku Gratis Lewat PT Pos Disetop Sementara

Nirwan menjelaskan, penghentian yang efektif mulai bulan N itu terjadi karena PT Pos tidak mendapat sokongan dana dari pemerintah.

"Hingga hari ini, PT Pos belum juga mendapatkan bantuan yang diperlukan, khususnya legalitas formal dan kejelasan pembagian beban, yang tanpa itu PT Pos sebagai BUMN bisa dirugikan di bawah audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," tulis dia.

Nirwan mengatakan, sejumlah upaya sedang dilakukan Pustaka Bergerak untuk membantu PT Pos Indonesia. Ia pun meminta kepada di seluruh Indonesia yang telah merasakan manfaat pengiriman buku gratis ini untuk ikut berpartisipasi.

Bentuknya antara lain adalah membuat video pendek berisi penyataan tentang manfaat program, dan himbauan ke pemerintah, khususnya Kementerian BUMN untuk membantu PT Pos.

"Sangat dianjurkan agar video singkat ini dibuat sebaik dan sejujur mungkin, dan disebar ke mana-mana," tulis Nirwan.

Selain kepada Jokowi, petisi ini juga ditujukan kepada Kementerian BUMN, Pos Indonesia, Kantor Staf Presiden, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca juga: PT Pos Indonesia Harap Jokowi Terbitkan Inpres Pengiriman Buku Gratis

"Kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat luas untuk menandatangani petisi ini, agar Program Pengiriman Buku Gratis (Free Cargo Literacy)  menjadi program pemerintah yang berkelanjutan untuk dunia literasi Indonesia," tambah dia.

Sebelumnya, Dirut PT Pos Gilarsi Setijono membenarkan bahwa pihaknya menghentikan sementara program pengiriman buku gratis. PT Pos terganjal masalah pendanaan.

"Iya sementara memang kita hentikan. Karena itu program yang sangat costly. Kami sedang mencari sumber pendanaan yang bisa dipikul bareng," kata Gilarsi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (13/11/2018).

Sampai Oktober 2018 kemarin, kata Gilarsi, PT Pos sudah menggelontorkan dana Rp 13,051 Miliar. PT Pos tidak bisa lagi mengcover biaya pengiriman buku gratis karena sudah melebihi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Baca juga: Program Kirim Buku Gratis via PT Pos Distop, Ini Kata Pegiat Literasi

Adapun program pengiriman buku gratis ini bermula dari pertemuan Jokowi dengan pegiat literasi saat bertatap muka di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2017. Saat itu, Presiden berjanji akan menggratiskan biaya pengiriman buku pada hari tertentu setiap bulannya melalui PT Pos Indonesia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com