[HOAKS] Jokowi Lantik Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah konten di media sosial mengeklaim, Presiden Joko Widodo melantik Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, konten tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Konten yang mengeklaim Jokowi melantik Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat dibagikan di Facebook oleh akun ini pada Kamis (8/6/2023).

Berikut narasi yang dibagikan:

Diresmikan Hari Ini Direstui Jokowi Moeldoko Ketua Pimpinan Partai Demokrat.

Generasi X, Angkatan yang Paling Apes?

Artikel Kompas.id

Narasi itu disertai video berdurasi 8 menit 12 detik yang telah ditonton lebih dari 4.600 kali sejak diunggah.

Lihat Foto

Hoaks, Jokowi lantik Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat(Screenshot)

Penelusuran Kompas.com

Klaim Jokowi melantik Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat tidak benar. Kisruh terkait kepengurusan partai tersebut belum selesai.

Dilansir Kompas.com, permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat belum diproses Mahkamah Agung (MA).

Sementara, narator video membacakan artikel WartaKotaLive.com, 4 Juni 2023, tentang potensi kegagalan Anies Baswedan mencalonkan diri di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Artikel itu memuat pendapat pengamat politik Adi Prayitno bahwa kendali Partai Demokrat akan pindah tangan dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Moeldoko apabila MA mengabulkan PK.

Jika hal itu terjadi, kata Adi, maka Anies dapat kehilangan dukungan dari Partai Demokrat yang merupakan salah satu anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Namun, artikel itu tidak memuat informasi apa pun tentang pelantikan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat oleh Presiden Jokowi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, konten yang mengeklaim Jokowi melantik Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah hoaks.

Kisruh kepengurusan partai tersebut belum selesai. Permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat belum diproses Mahkamah Agung (MA).