Tahun 2022, Kemendikbud Ristek Ganti Kurikulum yang Lebih Fleksibel

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengaku akan menawarkan kurikulum yang lebih fleksibel di 2022.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo dalam Instagram pribadinya, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Keluh dan Kesan Penerima Kuota Gratis Kemendikbud Ristek

"Seperti disampaikan mas Menteri Nadiem Makarim dalam perayaan Hari Guru Nasional (HGN), bahwa mulai tahun depan (2022) Kemendikbud Ristek akan menawarkan kurikulum yang lebih fleksibel," ucap dia.

Dia mengaku, kurikulum yang ditawarkan itu akan lebih berfokus pada materi yang esensial, tidak terlalu pada materi.

Hal itu dinilai penting, agar guru punya waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi.

"Jadi bukan hanya sedekar kejar tayang materi yang ada di buku teks saja," jelas dia.

Dia menjelaskan, kurikulum prototipe ini sedang diterapkan secara terbatas di 2.500 sekolah seluruh Indonesia melalui program Sekolah Penggerak.

Mungkin, sebut dia, belum banyak diketahui oleh publik adalah sekolah-sekolah peserta program ini mencerminkan keragaman yang ada di sistem pendidikan Indonesia.

Baca juga: Mendikbud Ristek: 3 Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Kampus

Sebagian besar sekolah itu adalah yang 'biasa' saja, bukan sekolah yang favorit atau unggul.

Bukan juga, sebut dia, sekolah yang punya fasilitas berlebih.

"Justru banyak kekurangan, secara sarana dan prasarana, sebagian juga sekolah itu berada di daerah tertinggal," tegas dia.

Dia mengakui, penerapan secara terbatas ini merupakan tahapan penting dalam pengembangan kurikulum.

Uji coba di sekolah yang beragam, sambung dia, untuk memastikan kurikulum yang sedang dikembangkan memang bisa diterapkan di banyak kondisi.

Lanjut dia menyatakan, uji coba itu juga memberi insight tentang bagaimana guru memaknai dan menerapkan sebuah kurikulum.

"Artinya, kurikulum dievaluasi oleh aktor penting, yakni para guru Indonesia," sebut dia.

Baca juga: Mendikbud Ristek: Intoleransi Tak Boleh Ada di Pendidikan Indonesia

Terlebih, evaluasi itu dilakukan dalam konteks nyata. Dengan begitu bisa melengkapi model uji publik yang biasanya di dominasi oleh akademisi dan pengamat yang hanya melihat dokumen kurikulum saja.