Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ubaid Matraji
Peneliti dan Pengamat Pendidikan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)

Refleksi PPDB 2023: Mengurai Biang Kerok Kemelut Sistem Zonasi

Kompas.com - 21/09/2023, 13:36 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PPDB 2023 telah memakan banyak korban. Wali Kota Bogor Bima Arya mencopot delapan kepala sekolah SMP negeri.

Gubernur Jawa Barat sewaktu dijabat Ridwan Kamil melaporkan 80 kasus pemalsuan data PPDB ke polisi.

Di Serang, polisi menangkap calo yang menipu dan memeras orangtua calon peserta didik. Ombudsman di beberapa tempat juga sedang melakukan investigasi dugaan jual beli kursi. Tentunya, masih banyak kasus lainnya.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) Chatarina Muliana Girsang menyampaikan, hasil evaluasi mengenai seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB zonasi.

Pada forum diskusi kebijakan pendidikan dan kebudayaan di Jakarta, 16 September 2023, ia menjelaskan bahwa Kemendikbudristek menemukan banyak penyimpangan dari setiap jalur PPDB zonasi. Mulai dari manipulasi kartu keluarga, jual beli kursi, hingga pemalsuan dokumen.

Kalau kita cermati, ini bukan hal baru. Setiap tahun selalu ada. Lalu, sampai kapan ini dibiarkan sebagai masalah tahunan yang menelantarkan hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berkeadilan?

Jika tidak ada perubahan kebijakan di Kemendikbudristek, maka tahun depan cerita ini akan kembali terulang.

Bukan masalah teknis di lapangan

Setidaknya, hingga kini, belum ada gelagat adanya rencana perubahan sistem PPDB mendatang.

Beberapa pernyataan para pejabat di negeri ini belum pada titik perlunya revisi Permendikbud No.1 tahun 2021 sebagai acuan utama PPDB di daerah yang melahirkan sengkarut ini.

Problem PPDB masih dianggap sebagai masalah di daerah. Presiden Joko Widodo pun menganggap ini sebagai masalah kecil di lapangan yang semestinya bisa diselesaikan oleh kepala daerah, jangan ditimpakan ke presiden atau pemerintah pusat.

Hal senada juga disampaikan oleh jajaran Kemendikbudristek saat RDP dengan Komisi X DPR RI. Mereka terkesan cuci tangan dan mengarahkan tudingan kisruh PPDB 2023 kepada pemerintah daerah.

Masyarakat tambah kecewa lantaran tudingan ini dibarengi dengan sikap Mas Menteri Nadiem Makarim yang bukan memberikan solusi, tapi malah curhat selalu terkena getah akibat kebijakan warisan masa lalu.

Memang benar, kebijakan zonasi adalah warisan masa lalu. Namun, Permendikbud No.1 tahun 2021 adalah kebijakan Mas Menteri yang memperburuk kisruh zonasi masa lalu.

Sejak diberlakukan 2021, aturan ini memakan banyak korban di daerah. Kemendikbudristek malah mengklaim secara sepihak, bahwa sistem ini adalah sistem terbaik dan untuk pemerataan akses dan mutu.

Namun apa yang terjadi? Sejak sistem seleksi berdasarkan zonasi diberlakukan pada 2017 hingga kini 2023, pemerataan akses dan mutu masih jadi mimpi bersama, belum nyata adanya.

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Cara Daftar Ulang Seleksi Mandiri ITB 2025, Cek Biaya UKT dan IPI
Cara Daftar Ulang Seleksi Mandiri ITB 2025, Cek Biaya UKT dan IPI
Edu
Hanya 2 UIN Masuk Daftar Kampus Terbaik Dunia 2025
Hanya 2 UIN Masuk Daftar Kampus Terbaik Dunia 2025
Edu
Sekolah Islam Al Azhar Jakapermai Gandeng Cambridge Perkuat Standar Pendidikan Global
Sekolah Islam Al Azhar Jakapermai Gandeng Cambridge Perkuat Standar Pendidikan Global
Edu
Profil Peneliti UGM yang Temukan 7 Spesies Baru Lobster Air Tawar di Papua Barat
Profil Peneliti UGM yang Temukan 7 Spesies Baru Lobster Air Tawar di Papua Barat
Edu
DIskusi Ilmiah FSI: Kawal Kedaulatan di Laut China Selatan, Indonesia Perlu Perkuat Kapasitas dan Diplomasi
DIskusi Ilmiah FSI: Kawal Kedaulatan di Laut China Selatan, Indonesia Perlu Perkuat Kapasitas dan Diplomasi
Edu
Menbud Fadli Zon: Sejarah Bukan Tentang Emosi, tapi Kejujuran
Menbud Fadli Zon: Sejarah Bukan Tentang Emosi, tapi Kejujuran
Edu
Soal Sumpah Jabatan Rektor UPI Pakai Bahasa Inggris, Kemendikti Buka Suara
Soal Sumpah Jabatan Rektor UPI Pakai Bahasa Inggris, Kemendikti Buka Suara
Edu
Seleksi Calon Guru Sekolah Rakyat Diumumkan, Klik https://kemensos.go.id/
Seleksi Calon Guru Sekolah Rakyat Diumumkan, Klik https://kemensos.go.id/
Edu
Kemenbud Dorong Budaya Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dalam Diplomasi Indonesia-Polandia
Kemenbud Dorong Budaya Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dalam Diplomasi Indonesia-Polandia
Edu
Buka Peluang Pelajar dan Dosen Kuliah ke Eropa, Pemerintah Gandeng Uni Eropa
Buka Peluang Pelajar dan Dosen Kuliah ke Eropa, Pemerintah Gandeng Uni Eropa
Edu
5 Sekolah Kedinasan Tanpa Syarat Tinggi Badan dan Bisa Mata Minus, Ada STAN dan STIN
5 Sekolah Kedinasan Tanpa Syarat Tinggi Badan dan Bisa Mata Minus, Ada STAN dan STIN
Edu
Besok Pengumuman SPMB Jateng 2025, Ini Cara Cek dan Jadwal Daftar Ulang
Besok Pengumuman SPMB Jateng 2025, Ini Cara Cek dan Jadwal Daftar Ulang
Edu
SPMB Jakarta 2025, Pendaftaran Sempat Terkendala karena KJP Tak Aktif
SPMB Jakarta 2025, Pendaftaran Sempat Terkendala karena KJP Tak Aktif
Edu
15 Kampus Terbaik Asia Tenggara 2026, Ada 4 PTN Indonesia
15 Kampus Terbaik Asia Tenggara 2026, Ada 4 PTN Indonesia
Edu
Orangtua Masih Keluhkan Pelaksanaan Sistem Online SPMB DKI Jakarta 2025
Orangtua Masih Keluhkan Pelaksanaan Sistem Online SPMB DKI Jakarta 2025
Edu
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau