Di Argentina, G20 Sepakat Pantau Transaksi Aset Kripto
JAKARTA, KOMPAS.com - Negara- negara G20 termasuk Indonesia dalam pertemuan di Buenos Aires, Argetina baru-baru ini sepakat memperkuat kerja sama untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang dan inklusif.
Pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo.
"Di tengah optimisme prospek pertumbuhan ekonomi global yang semakin membaik dan merata, para gubernur bank sentral dan menteri keuangan menyadari perlunya kewaspadaan terhadap potensi risiko dan kerentanan ekonomi, termasuk meningkatnya volatilitas di pasar keuangan yang terjadi saat ini," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam pernyataan resmi, Sabtu (24/3/2018).
Untuk itu, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengatasi permasalahan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketidakseimbangan global yang berlebihan dan memitigasi risiko melalui berbagai kebijakan yang ada.
Baca juga : Thailand Berencana Meregulasi Mata Uang Kripto dan Mengenakan Pajak
Argentina yang menjadi Presiden G20 pada tahun 2018 mengusung 2 prioritas, yaitu the Future of Work dan Infrastructure for Development. Pembahasan the Future of Work dilatarbelakangi perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah tatanan perekonomian global, termasuk Indonesia, menjadi ekonomi digital.
Untuk itu, dibutuhkan respons kebijakan yang relevan sehingga perkembangan teknologi informasi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sekaligus memitigasi potensi dampak negatifnya bagi perekonomian serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
"Pembahasan Infrastructure for Development diarahkan untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur, diantaranya dengan mendorong partisipasi sektor swasta," jelas Agusman.
Baca juga: Uji Fitur Unggulan Yamaha Gear Ultima
Di sektor keuangan, para .enteri keuangan dan gubernur bank sentral menyambut baik penyelesaian Basel III sebagai salah satu elemen penting reformasi di sektor keuangan pascakrisis keuangan global.
G20 juga berkomitmen untuk mengimplementasikan dan senantiasa mengevaluasi reformasi sektor keuangan yang telah berjalan dan dampaknya bagi pembiayaan infrastruktur sehingga dapat memperkuat sistem keuangan.
Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyadari dampak perkembangan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan mendorong inklusivitas di sistem keuangan. Namun, crypto-asset atau aset kripto dipandang memiliki isu perlindungan konsumen dan investor, penghindaran perpajakan, dan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Baca juga: Resmi, Rincian Tarif Listrik Golongan Subsidi dan Non-subsidi per 9 Juni 2025
"Selain itu, crypto-asset dapat menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas sistem keuangan," ujar Agusman.
Untuk itu, negara-negara G20 sepakat untuk menugaskan Standard Setting Bodies (SSB) untuk meningkatkan pemantauan terhadap transaksi dan risiko crypto-asset serta melakukan asesmen terhadap upaya multilateral yang diperlukan.
Negara-negara G20 juga terus menyampaikan dukungan bagi pembangunan di negara-negara miskin, melanjutkan pembahasan agenda perpajakan internasional, dan mendukung upaya mengatasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
