Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Nufransa Wira Sakti
Staf Ahli Menkeu

Sept 2016 - Jan 2020: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

Menjawab Twitter Fadli Zon soal Pelemahan Rupiah

Kompas.com - 14/05/2018, 08:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SAYA ingin menanggapi keterangan tertulis dan cuitan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait nilai tukar rupian dan utang pemerintah pada tanggal 9 Mei 2018 yang lalu.

Fadli mengatakan, sekarang ini perekonomian berada dalam tahap awal krisis karena pemerintah telah gagal dalam menjaga stabilitas rupiah.

Ia juga mengatakan, melemahnya rupiah menyebabkan pemerintah akan semakin terbebani utang. Kepercayaan terhadap pemerintah pun akan luntur.

Tweet lengkap Fadli Zon bisa dilihat di sini.

Pertama-tama perlu disampaikan bahwa utang adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur APBN secara keseluruhan.

Berbicara soal utang, tidak bisa lepas dari penerimaan dan belanja negara. Utang merupakan kebijakan yang diambil sebagai konsekuensi dari defisit karena belanja lebih besar daripada penghasilan.

Skala prioritas

Kita bisa saja tidak berutang. Caranya, dengan meningkatkan penerimaan atau mengurangi belanja. Alokasi belanja sudah pasti karena masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah punya daftar belanja yang harus dipenuhi sehingga tidak bisa dikurangi.

Yang jadi perhatian adalah bagaimana menempatkan alokasi berdasarkan skala prioritas program utama pemerintah.

Saat ini, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan human capital melalui pendidikn dan kesehatan serta jaminan sosial.

Mengingat kebutuhan yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalan negara kita di bidang tersebut, belanja negara tidak bisa dikurangi.

Meningkatkan penerimaan negara

Alternatif kedua adalah dengan meningkatkan penerimaan negara yang utamanya didapat dari pajak.

Pemerintah bisa saja menaikkan tarif pajak sehingga mendapatkan penghasilan secara cepat untuk menutupi belanja negara.

Namun itu tidak dilakukan, sehingga pemerintah memilih alternatif melalui berbagai terobosan kebijakan dan struktural seperti tax amnesty, pembenahan teknologi informasi dan proses bisnis serta pemberian insentif dan relaksasi pajak.

Pemerintah terus mengintensifkan reformasi di sektor perpajakan, yaitu pajak dan bea cukai.

 

Halaman selanjutnya, Utang sebagai Alternatif

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
BSU Berakhir Juli, Apakah Akan Dilanjut? Ini Bocoran Istana
BSU Berakhir Juli, Apakah Akan Dilanjut? Ini Bocoran Istana
Ekbis
Penyaluran BSU Melebihi 92 Persen, Tapi 1,2 Juta Pekerja Belum Menerima
Penyaluran BSU Melebihi 92 Persen, Tapi 1,2 Juta Pekerja Belum Menerima
Ekbis
Wall Street Ditutup Bervariasi, Investor Pantau Laporan Keuangan dan Arah Suku Bunga Acuan
Wall Street Ditutup Bervariasi, Investor Pantau Laporan Keuangan dan Arah Suku Bunga Acuan
Ekbis
RI Dapat Tarif Trump 19 Persen, Luhut: Banyak dari Vietnam-Taiwan Ingin Relokasi
RI Dapat Tarif Trump 19 Persen, Luhut: Banyak dari Vietnam-Taiwan Ingin Relokasi
Ekbis
Perlukah Melindungi Transaksi Uang Tunai?
Perlukah Melindungi Transaksi Uang Tunai?
Ekbis
Tabel Pinjaman KUR BRI 2025: Plafon Mulai Rp 1 Juta-Rp 100 Juta, Cek Cicilannya
Tabel Pinjaman KUR BRI 2025: Plafon Mulai Rp 1 Juta-Rp 100 Juta, Cek Cicilannya
Keuangan
Mengenal 'Inner Scorecard', Pola Pikir Warren Buffett tentang Kesuksesan
Mengenal "Inner Scorecard", Pola Pikir Warren Buffett tentang Kesuksesan
Cuan
Kangaroo Bonds Diterbitkan Agustus 2025, Jadi Obligasi Berdenominasi Dollar Australia Pertama
Kangaroo Bonds Diterbitkan Agustus 2025, Jadi Obligasi Berdenominasi Dollar Australia Pertama
Keuangan
QRIS Bisa Digunakan di Jepang Mulai 17 Agustus 2025
QRIS Bisa Digunakan di Jepang Mulai 17 Agustus 2025
Ekbis
Penyaluran Pupuk Dialihkan ke Kopdes Merah Putih, 27.000 Distributor Tereliminasi
Penyaluran Pupuk Dialihkan ke Kopdes Merah Putih, 27.000 Distributor Tereliminasi
Ekbis
Trump Akan Terapkan Tarif 15-20 Persen bagi Negara Tanpa Kesepakatan Dagang
Trump Akan Terapkan Tarif 15-20 Persen bagi Negara Tanpa Kesepakatan Dagang
Ekbis
Vale Indonesia (INCO) Rombak Direksi dan Komisaris, Simak Susunannya
Vale Indonesia (INCO) Rombak Direksi dan Komisaris, Simak Susunannya
Cuan
Tips Frugal Living agar Milenial Tak Terjebak Masalah Finansial
Tips Frugal Living agar Milenial Tak Terjebak Masalah Finansial
Keuangan
Sudah Kantongi Legalitas, Puluhan Ribu Kopdes Merah Putih Belum Beroperasi
Sudah Kantongi Legalitas, Puluhan Ribu Kopdes Merah Putih Belum Beroperasi
Ekbis
Cara Reaktivasi Rekening Bank yang Diblokir PPATK, Simak Prosedurnya
Cara Reaktivasi Rekening Bank yang Diblokir PPATK, Simak Prosedurnya
Ekbis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau