Komunitas Internasional Desak Junta Militer Myanmar Izinkan Perwakilan Khusus Bertemu Aung San Suu Kyi

SYDNEY, KOMPAS.com – Sejumlah negara mendesak junta militer Myanmar mengizinkan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar bertemu dengan pemimpin de facto yang digulingkan Aung San Suu Kyi.

Desakan tersebut dikeluarkan melalui pernyataan bersama yang ditandatangani oleh AS, Inggris, Australia, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Norwegia, dan Timor Leste pada Jumat (15/10/2021).

Pernyataan bersama tersebut juga didukung oleh Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell sebagaimana dilansir AFP.

Baca juga: Tegas, ASEAN Tak Undang Tokoh Politik Myanmar dalam KTT

Dalam pernyataan itu, mereka mengaku sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendesak Naypyidaw untuk terlibat secara konstruktif dengan utusan khusus itu.

Sebelumnya, Junta militer Myanmar tidak akan mengizinkannya utusan khusus ASEAN, Erywan Yusof, bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang kini dalam tahanan rumah.

“Kami menyerukan kepada militer untuk memfasilitasi kunjungan ke Myanmar oleh Utusan Khusus ASEAN, dan agar dia dapat terlibat secara bebas dengan semua pemangku kepentingan,” kata pernyataan itu.

Pada Jumat, para menteri luar negeri negara anggota ASEAN sepakat tidak akan mengundang tokoh politik Myanmar dalam KTT yang bakal segera digelar bulan ini.

Baca juga: Pengacara Aung San Suu Kyi Dibungkam Junta Militer Myanmar

Ketua ASEAN saat ini, Brunei Darussalam, mengatakan bahwa sebagai gantinya, seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT ASEAN yang bakal dilaksanakan pada 26 hingg 28 Oktober.

Keputusan itu diambil setelah tidak tercapainya konsensus untuk menghadirkan perwakilan politik dari Myanmar sebagaimana dilansir Reuters.

Brunei Darussalam menambahkan, hal tersebut didasarkan karena tidak ada kemajuan yang dilakukan junta militer Myanmar terkait konflik di sana pasca-kudeta.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Larang Utusan ASEAN Temui Aung San Suu Kyi

“Beberapa negara anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal,” kata Brunei Darussalam melalui pernyataan.

Junta militer juga dianggap gagal mengakhiri kekerasan, memberikan akses bantuan kemanusiaan, dan memulai dialog dengan lawan-lawannya.

Lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan ditangkap sejak kudeta pada 1 Februari menurut PBB.

Baca juga: Jelang KTT ASEAN, Pemimpin Junta Myanmar Kemungkinan Tidak Diundang