Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia

Pemecatan Helmy Yahya Dibahas DPR, Ini Harapan Pandji Pragiwaksono

Baca di App
Lihat Foto
KOMPAS.com/ANDIKA ADITIA
Helmy Yahya saat ditemui di M Bloc Space, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2020).
|
Editor: Kistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembawa acara Helmy Yahya masih menanti keputusan dari Komisi I DPR RI ihwal polemik pemecatannya dari jabatan Direktur Utama TVRI sejak 16 Januari 2020 lalu.

Helmy menunggu hingga 15 April 2020 mendatang atas keputusan tersebut.

Menanggapi hal ini, komika Pandji Pragiwaksono mengatakan agar Komisi I DPR mau mendengar berbagai macam aspirasi saat rapat dengar pendapat (RDP).

Baca juga: Pandji Pragiwaksono: Ada Perubahan Positif Saat TVRI Dipegang Helmy Yahya

Selain itu, Pandji mengharapkan agar DPR dapat menyampaikan informasi secara lengkap kepada publik.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Semua suara didengarkan dan yang lebih saya harapkan adalah informasinya sampai ke publik juga," kata Pandji saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Bila informasi tersebut tidak disampaikan dengan lengkap, kata Pandji, masyarakat akan menyimpulkan yang salah.

Baca juga: Pernyataan Helmy Yahya Seputar Pemecatannya dari Dirut TVRI

 

"Jadi publik enggak terka-terka dan enggak meraba-raba sehingga berkesimpulan yang salah, intinya gitu aja sih," ucapnya.

Meski demikian, Pandji menegaskan RDP yang akan digelar April nanti harus sesuai dengan prosedur yang ada.

"Ya harapannya, apa pun yang diputuskan adalah keputusan yang harus melewati proses yang benar," kata Pandji.

Baca juga: Helmy Yahya: Ini Bukan menyelamatkan Saya, tapi menyelamatkan TVRI

 

Adapun, Dewan Pengawas (Dewas) TVRI memberhentikan Direktur Utama Helmy Yahya pada 16 Januari 2020.

Surat keputusan (SK) pemecatan Helmy dikatakan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.

Berdasarkan PP tersebut, kata Ketua Dewas TVRI Arif Hidayat Thamrin, Dewas memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.

Baca juga: Dipecat Dewas TVRI, Helmy Yahya: Saya Harus Move On

Namun, keputusan ini sorotan lantaran publik menganggap alasan Dewas memecat Helmy dangkal.

Helmy sendiri juga telah melakukan pembelaan atas keputusan tersebut dengan melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI, pada 28 Januari 2020.

Saat ini, permasalahan ini sedang dikaji oleh Komisi I DPR RI.

Baca juga: Dipecat Dewas TVRI, Helmy Yahya Anggap Seperti Pitstop F1

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi