JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan klarifikasi terkait kabar permintaan penghentian acara televisi yang diisi oleh pedangdut Ayu Ting Ting.
Komisi Infokom MUI, Elvi Hudhriyah, menjelaskan setiap bulan Ramadhan MUI bersama KPI melakukan kegiatan pemantauan program televisi.
Pemantauan ini sekaligus memberikan apresiasi dan dukungan pada program yang positif serta memberikan evaluasi dan kritik terhadap program yang tidak sejalan dengan spirit Ramadhan.
Baca juga: Bantu Biayai Pernikahan Adiknya yang Mencapai Rp 5 Miliar, Begini Kata Ayu Ting Ting
Sementara berita yang beredar, kata Elvi, merupakan diskusi yang berkembang dalam rilis kegiatan pada hari kesepuluh Ramadhan 1441 H atau bertepatan dengan tahun 2019 lalu.
Dalam rilis tertulis dan laporan pantauan tertulis, tidak muncul kutipan Elvi.
Pernyataan itu mengemuka dalam dialog di tengah rilis kegiatan pemantauan Ramadhan.
Menurut dia, kegiatan ini sudah lewat beberapa tahun silam, tetapi dikesankan seakan-akan baru terjadi pada Maret 2022.
“Dengan kata lain, MUI dalam hal ini saya sebagai narasumber dari berita tersebut tidak melakukan aktivitas rilis pemantauan pada tanggal 16 Maret 2022, apalagi mengajukan permohonan ke KPI,” ujar Elvi dikutip dari MUIDigital, Rabu (23/3/2022).
Elvi mengaku kaget dengan berita yang dimuat oleh sejumlah media tentang permintaan boikot acara Pesbukers.
Baca juga: Momen Menarik di Pernikahan Adik Ayu Ting Ting dengan Nanda Fachrizal
Elvi menuturkan, judul dan bingkai tulisan ini memberikan kesan seolah-olah seluruh program TV yang diisi Ayu Ting Ting diminta untuk dihentikan karena statusnya sebagai janda.
"Ini merupakan kekeliruan atau hoaks serius dalam memunculkan berita. Yang diminta dihentikan adalah program tertentu pada saat pemantauan yang dilakukan selama bulan Ramadhan karena adegan tertentu yang tidak patut dan sudah berkali-kali diberi masukan," tuturnya.
Baca juga: Campur Aduk Perasaan Ayu Ting Ting Lepas Adiknya Menikah
Elvi lalu menjelaskan bahwa ketika program yang dianggap sudah melampai batas etika hasil rekomendasi MUI, akan diserahkan kepada KPI terlebih dahulu.
Setelah itu, KPI melakukan kewenangannya untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
"Karena pemelintiran informasi ini membuat institusi MUI mendapat sorotan minor secara luas di media sosial," ujarnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.