Pemerintah Ragu Buat Film Identitas seperti G30S/PKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perfilman, Musik dan Media Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Ahmad Mahendra menanggapi masukan soal peran pemerintah untuk membangun identitas kebangsaan lewat film.

Masukan itu dikemukakan oleh salah satu anggota Lembaga Sensor Film (LSF) sekaligus sineas Arturo Gunapriatna dalam diskusi Kongres BPI (Badan Perfilman Indonesia) di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Kemendikbud Ristek Ajukan Anggaran Rp 2,5 Miliar per Film untuk Direstorasi

Namun, menurut Ahmad, ada keraguan pemerintah untuk mengabulkan rencana tersebut.

Berkaca dari film G30S PKI, alih-alih menyiarkan identitas kebangsaan, pemerintah justru mendapat kritikan pedas.

"Kami ragu sekarang dalam memproduksi film layar lebar atau panjang seperti itu. Karena kejadian kayak film G30S PKI, bilangnya malah rezim. Kami ingin minta masukan," kata Ahmad.

Ahmad menyebut upaya pemerintah untuk menjaga identitas kebangsaan melalui film sebenarnya telah dilakukan melalui cara restorasi film lawas.

Baca juga: Bersama BPI, Netflix Salurkan Dana Bantuan untuk Pekerja Film Indonesia

Rencananya pada 2023, ada beberapa film yang akan dianggarkan oleh Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Kemendikbud Ristek untuk direstorasi.

"Poin kami tahun depan, kami juga mementingkan kearsipan setelah sebelumnya melakukan restorasi. Kami mengarahkan vitalisasinya. Tidak hanya film, tapi musik. Kami digitalisasi," kata Ahmad Mahendra.

Ahmad menuturkan, anggaran restorasi film itu mencapai Rp 2,5 miliar per film.

"Tahun depan, restorasi lagi. Mudah-mudahan anggaran disetujui. Kami mau restorasi beberapa film. Kemarin saya tanya, satu (film) Rp 2,5 miliar. Setahun cukup 2 atau 3 karena kondisi SDM cuma segitu bisanya," lanjut Ahmad.