Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia

Alasan Pemerintah AS Gugat Live Nation untuk Dipisah dari Ticketmaster

Baca di App
Lihat Foto
SHUTTERSTOCK/BENOIT DAOUST
Ilustrasi panggung konser musik kosong.
|
Editor: Rintan Puspita Sari

KOMPAS.com- Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat dan 30 jaksa agung negara bagian telah mengajukan gugatan antimonopoli terhadap Ticketmaster dan perusahaan induknya, Live Nation Entertainment.

Pemerintah, menuduh bahwa selama bertahun-tahun, perusahaan induk Ticketmaster menyalahgunakan dominasi industrinya untuk merugikan penggemar secara nasional.

“Sudah waktunya untuk memisahkan Live Nation-Ticketmaster,” kata Jaksa Agung AS, Merrick Garland dalam pernyataan yang mengumumkan gugatan tersebut.

DOJ menuduh bahwa dominasi Live Nation, termasuk di dalamnya mencakup penjualan tiket, promosi, manajemen artis, dan kepemilikan tempat, telah memberikan keuntungan komersial yang tidak adil bagi perusahaan tersebut dibandingkan para pesaingnya.

Baca juga: Daftar Konser Musik Malam Tahun Baru 2024

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Live Nation disebut secara langsung mengelola lebih dari 400 artis, mengontrol sekitar 60% promosi konser di tempat konser besar di seluruh negeri, dan mengontrol lebih dari 265 tempat konser di Amerika Utara.

Melalui Ticketmaster, Live Nation juga mengontrol sekitar 80% atau lebih tiket utama konser di tempat konser besar.

Kepala antimonopoli DOJ Jonathan Kanter menjelaskan mengapa pemerintah akhirnya menyerukan pembubaran itu dalam konferensi pers.

“Beberapa monopoli sudah begitu mengakar, dan beberapa masalah sangat sulit diatasi sehingga memerlukan solusi yang tegas dan efektif,” katanya.

Secara khusus, pemerintah menduga monopoli tiket telah mengurangi pilihan konsumen, sehingga mengakibatkan harga lebih tinggi.

Baca juga: 5 Momen Seru Konser CNBlue di Jakarta

Jaksa Agung Merrick Garland dalam konferensi pers hari Kamis (23/5/2024) juga mengungkap daftar biaya yang tampaknya tak ada habisnya yang dibebankan Ticketmaster kepada pelanggan.

“Itu antara lain: biaya tiket, biaya layanan, biaya kenyamanan, biaya platinum, biaya per pesanan, biaya penanganan dan biaya pemrosesan pembayaran," kata Merrick Garland.

Namun Garland mencatat bahwa kekesalan bukanlah alasan Departemen Kehakiman menggugat.

"Kami di sini bukan karena tindakan Ticketmaster yang tidak nyaman atau membuat frustrasi… kami di sini karena itu ilegal,” kata Garland.

Gugatan tersebut telah diajukan di New York oleh Departemen Kehakiman dan 30 jaksa agung negara bagian dan distrik.

Atas gugatan ini, pemerintah kabarnya sedang mengupayakan pengadilan juri dan pembubaran perusahaan.

Jika berhasil, kasus ini dapat menyebabkan perubahan besar di event live.

Untuk informasi, Live Nation juga memiliki atau mengendalikan lebih dari 265 tempat konser di Amerika Utara, menurut DOJ, yang mencakup lebih dari 60 dari 100 amfiteater teratas di Amerika.

“Kami menuduh Live Nation mengandalkan tindakan antikompetitif yang melanggar hukum untuk menjalankan kendali monopolistiknya atas industri acara langsung di Amerika Serikat dengan mengorbankan penggemar, artis, promotor kecil, dan operator tempat,” kata Garland dalam sebuah pernyataan.

Karena tindakan itu, Garland menyebut Live Nation dan Ticketmaster telah merugikan tak hanya penonton tapi juga artisnya.

“Akibatnya adalah para penggemar harus membayar lebih banyak biaya, artis mempunyai lebih sedikit kesempatan untuk tampil di konser, promotor yang lebih kecil tersingkir," kata Garland.

"Dan lokasi mempunyai lebih sedikit pilihan nyata untuk layanan tiket. Sudah waktunya untuk membubarkan Live Nation-Ticketmaster," imbuhnya.

 

Sementara itu dalam sebuah pernyataan, Live Nation menyebut tuduhan DOJ “tidak berdasar."

“Gugatan DOJ tidak akan menyelesaikan masalah yang dpikirkan oleh penggemar terkait dengan harga tiket, biaya layanan, dan akses ke acara yang banyak diminati,” kata Live Nation dalam sebuah pernyataan.

“Menyebut Ticketmaster sebagai monopoli mungkin merupakan kemenangan PR bagi DOJ dalam jangka pendek, namun DOJ akan kalah di pengadilan karena mengabaikan ekonomi dasar hiburan langsung," kata mereka kemudian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Sumber: CNN, ABC, The Verge
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi