KOMPAS.com – Musisi yang kini jadi anggota DPR RI Ahmad Dhani kembali melontarkan pernyataan di media sosial.
Lewat unggahan Instagram yang dikutip Jumat (4/7/2025), Ahmad Dhani menyinggung soal penulisan ulang sejarah yang, menurutnya, tidak boleh dilakukan dengan mengandalkan perasaan dan sentimen pribadi.
Baca juga: Tak Lepas dari Kritik, Dul Jaelani Ungkap Momen Ahmad Dhani Sebut Lagunya Buang Waktu
Secara langsung, Ahmad Dhani menyebut nama Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang tengah menggodok kebijakan penulisan ulang rangkaian sejarah Indonesia.
“Nulis SEJARAH tidak boleh menggunakan PERASAAN dan SENTIMEN. TO: FADLI ZON,” tulis Ahmad Dhani.
Baca juga: Kagumi Kejeniusan Ahmad Dhani Usai Dengar Kirana, Dul Jaelani: Ini Lagu Bokap Gue?
Dalam unggahan tersebut, Ahmad Dhani juga menyampaikan pandangannya mengenai sumber-sumber yang sahih dalam penulisan sejarah.
Ahmad Dhani menekankan, sejarah harus ditulis berdasarkan:
1. Dokumen dari instansi kredibel,
2. Artefak,
3. Media cetak nasional.
Baca juga: Dulu Selalu Libatkan Ahmad Dhani Saat Pilih Vokalis Ratu, Maia Estianty: Aku Harus Minta Restu
Ahmad Dhani secara eksplisit mengecam sumber-sumber yang dianggapnya tidak layak dijadikan rujukan sejarah seperti konten dari YouTube, blog, Twitter, Instagram, TikTok, maupun media gosip.
“Bukan juga berdasarkan: 1. Katanya-katanya, 2. Konon, 3. Pernyataan sepihak,” lanjut Ahmad Dhani.
Baca juga: Sebut Wajah Dul Paling Mirip Ahmad Dhani, Maia Estianty: Kelakuan Bumi Langit Banget
Tak hanya itu, Ahmad Dhani juga menyinggung pentingnya peran negara dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta menyisipkan sindiran terkait kemampuan literasi masyarakat.
“Negara punya kewajiban mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu diingat: rata-rata IQ 78 sulit membaca kata-kalimat, apalagi diksi,” tulis pentolan grup Dewa 19 itu.
Meski tidak menyebut konteks atau topik sejarah tertentu yang sedang dibahas Fadli Zon, pernyataan Ahmad Dhani ini langsung ramai diperbincangkan warganet.
Hingga berita ini ditulis, Fadli Zon belum memberikan tanggapan resmi terhadap unggahan Ahmad Dhani.
Baca juga: Respons Ahmad Dhani Saat Safeea Ramai Disebut Mirip Putri AHY
Diketahui, pada awal 2025, Fadli Zon—yang baru menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia—mengumumkan sebuah program ambisius yang segera menyedot perhatian publik: penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.
Gagasan ini tidak datang tiba-tiba. Menurut Fadli Zon, sejarah Indonesia selama ini terlalu banyak dibentuk oleh narasi kolonial dan perlu ditulis ulang berdasarkan perspektif bangsa sendiri—Indonesia sentris, bukan versi para penjajah.
Proyek ini pun segera bergulir dengan dukungan anggaran sebesar Rp 9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dana tersebut dialokasikan untuk menyusun hingga 10 jilid buku sejarah, mencakup rentang waktu dari masa prasejarah hingga era kontemporer, termasuk periode Orde Baru dan Reformasi.
Peluncuran hasil akhir program ini ditargetkan bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025.
Untuk menjamin kredibilitas, Kementerian Kebudayaan membentuk tim penulis berisi lebih dari 100 sejarawan dan akademisi dari 30 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Mereka bukan berasal dari kalangan aktivis atau LSM, melainkan para profesor dan doktor yang dianggap kompeten di bidang sejarah, arkeologi, dan antropologi.
Fadli Zon menegaskan bahwa program ini tidak bertujuan untuk menghapus fakta sejarah yang sudah dikenal luas—seperti pemberontakan PKI 1948 dan peristiwa 1965—tetapi untuk menghadirkan narasi yang lebih lengkap dan berimbang, berdasarkan dokumen, artefak, dan sumber-sumber kredibel. Ia juga menyatakan bahwa proses penulisan dilakukan secara akademis, tanpa muatan politik.
Namun, proyek ini tak luput dari kritik. Beberapa pihak, termasuk sejumlah fraksi di DPR dan sejumlah akademisi, menyatakan kekhawatiran atas waktu pengerjaan yang dianggap terlalu cepat—hanya tujuh bulan dari awal tim dibentuk hingga naskah masuk uji publik.
Sejarawan JJ Rizal, misalnya, mengingatkan bahwa penulisan sejarah nasional semestinya memakan waktu bertahun-tahun agar hasilnya benar-benar matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Meski demikian, Fadli Zon tetap optimistis bahwa proyek ini akan menjadi tonggak penting dalam membentuk pemahaman sejarah yang lebih jujur dan membumi, bebas dari bayang-bayang warisan kolonial.
Fadli Zon berjanji akan membuka ruang diskusi publik sebelum peluncuran buku agar masyarakat luas dapat memberi masukan dan kritik.
Kini, proyek penulisan ulang sejarah nasional ini telah memasuki tahap akhir. Uji publik dijadwalkan berlangsung pada Juli 2025, dan publikasi resmi akan dilakukan pada Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.