KOMPAS.com – Penyanyi sekaligus dokter, Tompi, melontarkan kritik tajam soal tata kelola royalti musik di Indonesia.
Menurutnya, persoalan royalti bukanlah hal baru, melainkan masalah lama yang tak kunjung terselesaikan meskipun pemerintahan terus berganti.
Baca juga: Kritik Sistem Pengelolaan Royalti, Tompi: Jangan Manfaatkan Isu Kesejahteraan Musisi
“Urusan royalti bukan barang baru sebenarnya. Royalti ini dari zaman presiden-presiden sebelumnya juga sudah diurusin, musisi sudah dipanggil duduk bareng berkali-kali, tapi selalu berujung dengan itu lagi, itu lagi,” kata Tompi saat tampil di acara Freedom Jazz Festival 2025, dikutip dari kanal YouTube RRI Net Official, Selasa (19/8/2025).
Tompi menilai, masalah utama terletak pada orang-orang yang menduduki posisi pengelolaan royalti.
Baca juga: Sebut Sistem Royalti Mengerikan, Tompi: Saya Nyanyi Lagu Sendiri Harus Bayar
Menurut Tompi, selama orang yang mengurus masih sama, perubahan mustahil terjadi.
“Yang duduk dibangkunya orang itu lagi, itu lagi, gimana lu mau berharap perubahan. Ubah yang duduk, baru akan berubah. Ngerubah kebiasaan itu susah, jadi mending orang-orang yang enggak bisa kerja keluarin, cari yang baru,” tegas Tompi.
Baca juga: Royalti yang Diterima Ternyata Hanya Rp 400.000, Ari Lasso: Lebih Baik Saya Lapar...
Pernyataan Tompi ini semakin mempertegas kritik sejumlah musisi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia.
Sebelumnya, Tompi juga diketahui telah mengundurkan diri dari keanggotaan LMK WAMI sebagai bentuk protes terhadap tata kelola royalti yang dinilainya tidak transparan.
Di Indonesia, terdapat dua lembaga yang mengurusi royalti, yakni LMK dan LMKN.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.