KOMPAS.com – Sebelum memulai rapat konsultasi soal royalti hak cipta di DPR RI, Piyu Padi sempat mengunggah foto kebersamaannya dengan Ariel NOAH di Instagram.
“Foto bareng dulu biar harmoni(s) w/ @arielnoah sebelum rapat @dpr_ri #aksi #aksibersatu #ariel #arielnoah,” tulis Piyu, dikutip Kamis (21/8/2025).
Baca juga: Curhat Diminta Bayar Royalti Meski Nyanyikan Lagu Sendiri, Ari Lasso: Saya Bersumpah Ini Nyata
Terlihat Piyu Padi dan Ariel NOAH sama-sama mengenakan batik dan melempar senyuman sebelum rapat dimulai.
Rapat tersebut digelar di ruang Komisi XIII DPR RI, Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya konsultasi.
Baca juga: Ingin Transfer Kembali Royalti ke WAMI, Ari Lasso: Ada yang Tau Nomor Rekeningnya?
Selain Piyu dan Ariel, sejumlah musisi lainnya turut hadir, termasuk Ahmad Dhani dan Vina Panduwinata.
Meskipun beberapa musisi mengemukakan pandangan yang berbeda terkait tata kelola royalti, suasana rapat tetap kondusif.
Baca juga: Ari Lasso Nyatakan Akan Transfer Kembali Royalti yang Diterima ke WAMI
Semua pihak sepakat untuk fokus membenahi sistem royalti musik di Indonesia agar lebih transparan dan adil bagi para pencipta lagu dan musisi.
Latar Belakang Polemik Royalti Musik di Indonesia
Isu royalti musik di Indonesia kian memanas setelah banyak musisi mengeluhkan ketidakjelasan perhitungan dan distribusi royalti.
Baca juga: Tak Bisa Bongkar Nominal Royalti Pencipta, WAMI: Ada Aturan Itu
Beberapa musisi papan atas, seperti Ari Lasso, Tompi, dan Ahmad Dhani, menyatakan nominal royalti yang mereka terima jauh dari yang seharusnya, bahkan untuk lagu ciptaan sendiri.
Ada juga keluhan terkait praktik lembaga manajemen kolektif (LMK), termasuk WAMI, yang dianggap tidak transparan dan memberatkan pengusaha pertunjukan.
Baca juga: Kisruh Royalti Berlanjut, Ari Lasso Sebut Ada Anggota DPR yang Siap Audit WAMI
Kontroversi ini memicu protes publik dan perhatian media, hingga sejumlah musisi menyerukan audit terbuka dan reformasi sistem pengelolaan royalti.
Mereka menekankan bahwa royalti harus adil, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik bagi musisi maupun pihak yang menayangkan atau memperbanyak karya musik.
Baca juga: Respons Tissa Biani Ditanya Soal Kisruh Royalti Musik
Seiring meningkatnya sorotan publik, DPR RI melalui Komisi XIII menginisiasi rapat konsultasi dengan musisi dan perwakilan LMK untuk membahas solusi.
Rapat ini menjadi ajang klarifikasi, dialog, dan penyamaan persepsi agar sistem royalti di Indonesia lebih transparan, profesional, dan mendukung kesejahteraan musisi.