KOMPAS.com – Penyanyi Ariel NOAH menegaskan bahwa penyanyi tidak seharusnya dibebani kewajiban membayar royalti performing rights.
Hal itu Ariel NOAH sampaikan saat hadir dalam rapat konsultasi bersama Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dan Komisi Xlll DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (21/8/2025).
Baca juga: Ariel NOAH Akan Datang ke Konser Peterpan di Bandung
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Vibrasi Suara Indonesia (VISI), Ariel NOAH meminta pemerintah memberi aturan yang jelas agar penyanyi tidak dijadikan pihak yang harus menanggung performing rights.
“Ini sebenarnya dimulai dari setelah sidang Agnes Monica. Karena setelah sidang Agnes, itu ada sebuah deklarasi, mungkin saya bisa bilang, yang menyatakan bahwa pelaku pertunjukan itu adalah penyanyi, sehingga beban untuk membayarkan performing rights itu ada di penyanyi,” ujar Ariel NOAH dalam rapat tersebut.
Baca juga: Unggah Foto Bareng Ariel NOAH Sebelum Konsultasi Royalti di Rapat DPR, Piyu Padi: Biar Harmonis
Menanggapi hal itu, Ahmad Dhani melontarkan kritik lewat unggahan di Instagram.
Musisi sekaligus pendiri Dewa 19 tersebut menilai penyanyi tidak bisa hanya menerima keuntungan dari konser tanpa ikut bertanggung jawab terhadap hak komposer.
“Nanti kita tegaskan, EO yang bayar komposer. Yang tanggung jawab soal izin dan pembayaran adalah penyanyi dan EO,” tulis Ahmad Dhani, dikutip Jumat (22/8/2025).
Baca juga: Royalti Musik Karaoke Naik Drastis Rp 15 Juta per Room, Ahmad Dhani: Label Rakus Itu Pasti
“Mau duit konser kok enggak mau tanggung jawab nasib komposernya, manja banget,” imbuh Ahmad Dhani.
Latar Belakang Polemik Royalti Musik di Indonesia
Isu royalti musik di Indonesia kian memanas setelah banyak musisi mengeluhkan ketidakjelasan perhitungan dan distribusi royalti.
Baca juga: Desak Revisi UU Hak Cipta, Ahmad Dhani: Kami Mau Tetap Ada Izin untuk Setiap Konser
Beberapa musisi papan atas, seperti Ari Lasso, Tompi, dan Ahmad Dhani, menyatakan nominal royalti yang mereka terima jauh dari yang seharusnya, bahkan untuk lagu ciptaan sendiri.
Ada juga keluhan terkait praktik lembaga manajemen kolektif (LMK), termasuk WAMI, yang dianggap tidak transparan dan memberatkan pengusaha pertunjukan.
Kontroversi ini memicu protes publik dan perhatian media, hingga sejumlah musisi menyerukan audit terbuka dan reformasi sistem pengelolaan royalti.
Mereka menekankan bahwa royalti harus adil, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik bagi musisi maupun pihak yang menayangkan atau memperbanyak karya musik.
Baca juga: Ari Lasso Protes ke WAMI soal Transparansi Royalti, Ahmad Dhani: Dia Belum Paham LMK Milik Label
Seiring meningkatnya sorotan publik, DPR RI melalui Komisi XIII menginisiasi rapat konsultasi dengan musisi dan perwakilan LMK untuk membahas solusi.
Rapat ini menjadi ajang klarifikasi, dialog, dan penyamaan persepsi agar sistem royalti di Indonesia lebih transparan, profesional, dan mendukung kesejahteraan musisi.
Diketahui, persoalan dan polemik royalti masih terus bergulir, berbagai pihak yang berkaitan terus berupaya membawa ekosistem royalti ke arah yang lebih baik.
Ada pun, asosiasi musisi VISI yang diketuai Armand Maulana dan Ariel NOAH dengan asosiasi musisi AKSI yang dipimpin Piyu Padi dan Ahmad Dhani kerap mewarnai dinamika polemik royalti.
Meski sama-sama memiliki keinginan memperbaiki sistem dan tata kelola royalti, AKSI dan VISI kerap memiliki pandangan dan cara yang berbeda berkait hal tersebut.
Sebagai informasi, AKSI atau Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia lahir pada Juli 2023.
Asosiasi ini digagas oleh para komposer besar, salah satunya Piyu Padi yang didapuk sebagai ketua umum, serta Ahmad Dhani yang juga ikut mendorong gerakan ini.
AKSI hadir dengan semangat memperjuangkan kesejahteraan para pencipta lagu. Salah satu langkah yang mereka dorong adalah penerapan sistem direct license, di mana izin penggunaan lagu bisa diberikan langsung dari pencipta kepada penyanyi atau pihak yang ingin memakainya.
AKSI juga dikenal dengan sikapnya yang tegas, bahkan pernah mendesak agar LMKN dibubarkan bila tidak bisa menunjukkan transparansi dalam mengelola royalti.
Sementara itu, VISI atau Vibrasi Suara Indonesia lahir pada Februari 2025. Berbeda dengan AKSI, VISI lebih banyak diinisiasi oleh para penyanyi papan atas, seperti Armand Maulana, Ariel NOAH, Kunto Aji, hingga Bunga Citra Lestari.
VISI hadir dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan edukatif. Mereka mengajak musisi, publik, dan pemerintah untuk bersama-sama membenahi sistem royalti melalui revisi Undang-Undang Hak Cipta, sekaligus mendorong digitalisasi agar distribusi royalti bisa berlangsung lebih transparan dan adil bagi semua pihak.
Meski sama-sama lahir dari keresahan yang sama, yakni carut-marutnya sistem royalti musik, AKSI dan VISI punya pendekatan berbeda.
AKSI lebih frontal dalam menuntut perubahan, sementara VISI memilih jalur diplomatis dengan menekankan edukasi serta dialog.
Diketahui, beberapa tahun terakhir persoalan royalti terus mencuat, polemik royalti menjadi buah bibir mulai dari tata kelola, transparansi, sampai distribusinya yang kerap dipertanyakan.
Lembaga seperti LMK dan LMKN pun kerap disorot berkait tata kelola royalti tersebut.