Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belanja Negara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tembus Rp 1.105 Triliun, LKPP Dorong E-Purchasing

Kompas.com - 25/05/2023, 11:06 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mendorong kementerian/lembaga, dan organisasi untuk memanfaatkan e-katalog dan e-purchasing dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

E-katalog dan e-purchasing sangat penting sebagai salah satu metode pengadaan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya.

Hal ini karena melalui e-katalog dan e-purchasing, masyarakat dapat terlibat langsung dalam mengawasi proses pengadaan barang/jasa secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

"E-katalog dan e-purchasing juga membuat kesejahteraan masyarakat meningkat, ekonomi tumbuh positif, dan juga meningkatkan daya saing," tutur Hendrar, saat Rakernas Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Cara Kerja Tempat Pemrosesan Akhir Ramah Lingkungan

Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengadaan barang/jasa yang dapat meningkatkan produksi dalam negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha kecil dan koperasi, serta memastikan transparansi pengadaan barang/jasa (PBJ).

"Kemudian memastikan efisiensi belanja Pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran Pemerintah," tambah Hendrar.

Pentingnya e-katalog dan e-purchasing ini sebagai metoda pengadaan yang transparan dan akuntabel, karena terkait belanja negara yang luar biasa fantastis.

Baca juga: Mahfud Sebut Langkah Purnawirawan TNI Usulkan Pemakzulan Gibran Sah dan Elegan

Tahun ini, belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP) senilai Rp 1.105,42 triliun, sementara tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun.

Sementara tren metode pemilihan pengadaan yang dicantumkan dalam RUP masih didominasi oleh skema tender dengan angka 35,64 persen.

Kemudian disusul e-purchasing 22,05 persen, dan sisanya 16,97 persen pengadaan langsung.

Baca juga: 5 Makanan dan Minuman yang Bantu Memecah Batu Ginjal, Apa Saja?

Untuk itu, dia berkomitmen, mendukung dan mendampingi proses penyediaan barang atau jasa proyek infrastruktur yang melibatkan jasa konstruksi dan jasa non-konstruksi (termasuk konsultansi).

Dia menyebutkan, salah satu fokus LKPP adalah membuat proses pembangunan infrastruktur bisa berdampak dalam menggerakan ekonomi sekitar.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Indro Pantja Pramodo menekankan pembangunan infrastruktur yang harus memerhatikan tiga hal.

Baca juga: Vidi Aldiano Hapus Lagu "Nuansa Bening" dari Spotify, Pihak Keenan Nasution: Kalau Benar, Kenapa Di-takedown?

"Ketiga hal tersebut adalah kualitas, estetika (jangan melulu membangun hutan beton), dan keberlanjutan lingkungan," kata Indro.

Ketiga hal ini, lanjut dia, dibarengi dengan budaya bekerja keras, bertindak cepat, dan produktif sehingga menghasilkan infrastruktur yang fungsional, bermanfaat, dan meningkatkan daya saing serta mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
FOLU Net Sink 2030 Tidak Mustahil dengan Pendanaan Berbasis Hasil
FOLU Net Sink 2030 Tidak Mustahil dengan Pendanaan Berbasis Hasil
Pemerintah
WWF Indonesia Gandeng Pemkot Bogor Atasi Permasalahan Sampah Plastik
WWF Indonesia Gandeng Pemkot Bogor Atasi Permasalahan Sampah Plastik
LSM/Figur
Pertemuan RI-Uni Eropa, Bahas Implementasi dan Dampak EUDR
Pertemuan RI-Uni Eropa, Bahas Implementasi dan Dampak EUDR
Pemerintah
Kemenaker: Ekonomi Hijau Bisa Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Kemenaker: Ekonomi Hijau Bisa Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Pemerintah
Ahli IPB: Kemarau Basah Bukan karena La Nina, tetapi Sunspot
Ahli IPB: Kemarau Basah Bukan karena La Nina, tetapi Sunspot
LSM/Figur
Menteri PU: 'Giant Sea Wall' Cilegon-Gresik Lindungi Masyarakat Pesisir
Menteri PU: "Giant Sea Wall" Cilegon-Gresik Lindungi Masyarakat Pesisir
Pemerintah
IMW 2025: Membangun Konektivitas, Keberlanjutan, dan Digitalisasi Maritim Asia
IMW 2025: Membangun Konektivitas, Keberlanjutan, dan Digitalisasi Maritim Asia
Swasta
AHY Beberkan Prioritas Pembangunan Keberlanjutan, dari Sanitasi hingga Energi Bersih
AHY Beberkan Prioritas Pembangunan Keberlanjutan, dari Sanitasi hingga Energi Bersih
Pemerintah
Menteri LH Segel 2 Pabrik Peleburan Logam di Banten yang Terbukti Cemari Udara
Menteri LH Segel 2 Pabrik Peleburan Logam di Banten yang Terbukti Cemari Udara
Pemerintah
Yayasan WINGS Peduli Perluas Pembinaan Bank Sampah di Surabaya dan Bekasi
Yayasan WINGS Peduli Perluas Pembinaan Bank Sampah di Surabaya dan Bekasi
Swasta
Jika Diteruskan, Tambang Nikel Raja Ampat Rugikan Perikanan Tuna
Jika Diteruskan, Tambang Nikel Raja Ampat Rugikan Perikanan Tuna
LSM/Figur
Smelter MMP 100 Persen PMDN, Dorong Hilirisasi Industri Nikel Berbasis ESG
Smelter MMP 100 Persen PMDN, Dorong Hilirisasi Industri Nikel Berbasis ESG
Swasta
Langkah Strategis MMP Wujudkan Industri Nikel yang Tangguh dan Berkelanjutan
Langkah Strategis MMP Wujudkan Industri Nikel yang Tangguh dan Berkelanjutan
Swasta
Raja Ampat Bisa Hidup Tanpa Tambang dan Tetap Hasilkan Rp 300 Miliar Setahun
Raja Ampat Bisa Hidup Tanpa Tambang dan Tetap Hasilkan Rp 300 Miliar Setahun
LSM/Figur
Konservasi Indonesia: Raja Ampat Tak Boleh Dikelola Buat Ekonomi Sesaat
Konservasi Indonesia: Raja Ampat Tak Boleh Dikelola Buat Ekonomi Sesaat
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau