Polemik Sumber Waras, Komisi III DPR "Pasang Badan" untuk BPK?
JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi III DPR RI menyambangi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (19/4/2016). Kedatangan meraka adalah untuk meminta penjelasan terkait temuan indikasi kerugian negara dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.
Setelah hampir empat jam menggelar rapat tertutup dengan jajaran pimpinan BPK, Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa menyebut ada kejanggalan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Ia mengatakan itu dengan merujuk hasil audit yang dilakukan BPK.
"Data-data yang diberikan sangat jelas dan akan kami gunakan untuk mitra kami di Komisi III dan jajaran penegak hukum untuk ditindaklanjuti," kata Desmond.
Namun, pernyataan dari Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman menimbulkan pertanyaan baru. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa indikasi kerugian negara dari pembelian lahan Sumber Waras adalah Rp 173 miliar.
Saat ditanya mengenai sumber indikasi kerugian dengan nilai yang ia sebutkan, Benny hanya mengatakan bahwa angka itu sesuai dengan hasil audit BPK, sedangkan BPK juga belum mengonfirmasi angka indikasi kerugian seperti yang disebutkan Benny.
Berulang kali Benny menyatakan bahwa hasil audit BPK mengenai pembelian lahan Sumber Waras tanpa cacat.
"Jelas kami percaya BPK, ini merupakan lembaga audit satu-satunya di republik ini, kalau tidak percaya (BPK), artinya tidak percaya kepada semuanya," kata Benny.
Dari hasil audit BPK, ditemukan kejanggalan terhadap pembelian lahan Sumber Waras. Salah satunya BPK menyebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.
Indikasi kerugian itu didapat dari selisih pembelian yang dilakukan Pemprov DKI pada 2014 dengan nilai rencana pembelian oleh PT Ciputra Karya Utama pada 2013.
