Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terhalang Banjir, Habiburokhman Tak Ikut Protes ke Kantor Ahok

Kompas.com - 30/08/2016, 16:54 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman tak ikut serta saat rekan-rekannya mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/8/2016) siang. Sekretaris Jenderal ACTA Jamal Yamani mengatakan, Habiburokhman tidak hadir karena terhalang banjir di ruas jalan tol penghubung antara Bekasi dan Jakarta, di kawasan Harapan Indah.

"Beliau tadi sudah siap-siap, tapi dari arah Bekasi luar biasa banjir menggenangi jalan tol. Jadi terhalang di sana," kata Jamal.

Ada 10 anggota ACTA yang mendatangi Balai Kota. Mereka datang untuk protes digunakannya fasilitas negara oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menghadiri sidang uji materi Undang-Undang tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (22/8/2016).

Baca juga: Dukcapil Ungkap Perbedaan Warna Latar Belakang Merah dan Biru pada Foto KTP, Apa Artinya?

Menurut Jamal, ketiadaan Habiburokhman tidak menghalangi mereka untuk tetap datang ke Balai Kota.

"Apapun alasannya kami ACTA akan jalan terus," ujar dia.

(Baca: Datangi Balai Kota, LSM Binaan Habiburokhman Kritik Ahok yang Gunakan Fasilitas Negara ke MK)

Baca juga: Adam Suseno Masih Dirawat di Rumah Sakit, Inul Daratista: Ternyata Hidupku Bergantung Sama Kamu

Jalal menilai kedatangan Ahok ke sidang MK dalam kapasitas pribadi. Sehingga ia menilai Ahok seharusnya tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang melekat, mulai dari mobil dinas, tim pengawal dan voorijder. Namun, Ahok diketahui tetap membawa fasilitas tersebut.

Menurut Jamal, tindakan Ahok telah Pasal 4, Pasal 23 huruf ”e" UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; dan Pasal 3 angka ”7” PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada kesempatan itu, Jamal menyatakan pihaknya juga menyerahkan surat kepada Ahok. Surat yang sama juga dikirimkan kepada Kemeterian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Polda Metro Jaya.

Baca juga: Lolos Verifikasi BSU 2025? Ini Cara Cek Validasi di bsu.kemnaker.go.id

Jamal menyatakan pihaknya meminta Mendagri, Menpan-RB, dan Kapolda Metro Jaya untuk memberikan teguran dan sanksi kepada PNS Pemprov DKI serta anggota kepolisian yang ikut serta berama Ahok ke Gedung MK.

"ACTA meminta AHOK untuk sidang berikutnya tidak menggunakan fasiiitas negara dan tidak melibatkan PNS Pemprov DKI dalam menghadiri persidangan di MK," ujar dia.

Para anggota ACTA pun tidak terlihat masuk ke dalam kantor Ahok. Mereka hanya datang sampai di bagian teras depan Balai Kota.

Kompas TV Habiburokhman: KTP Ahok Hanya Isapan Jempol
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya
Banjir Rob Rendam Jalan RE Martadinata Lagi, Pengendara Takut Jatuh
Banjir Rob Rendam Jalan RE Martadinata Lagi, Pengendara Takut Jatuh
Megapolitan
Anak-anak Bisa Menginap di Seaworld Saat Liburan Sekolah, Ini Caranya
Anak-anak Bisa Menginap di Seaworld Saat Liburan Sekolah, Ini Caranya
Megapolitan
Driver Ojol Kehilangan Motor saat Tidur di Trotoar Kebayoran Baru
Driver Ojol Kehilangan Motor saat Tidur di Trotoar Kebayoran Baru
Megapolitan
Ada Botol Sisa Bensin di TKP Kebakaran Pasar Kebon Kembang Bogor, Ini Penjelasan Polisi
Ada Botol Sisa Bensin di TKP Kebakaran Pasar Kebon Kembang Bogor, Ini Penjelasan Polisi
Megapolitan
Remaja Tewas dalam Tawuran Jatinegara Sempat Dibawa ke RS, tapi Tak Tertolong
Remaja Tewas dalam Tawuran Jatinegara Sempat Dibawa ke RS, tapi Tak Tertolong
Megapolitan
Pengunjung PRJ Keluhkan Toilet Kotor dan Minimnya Mushala
Pengunjung PRJ Keluhkan Toilet Kotor dan Minimnya Mushala
Megapolitan
Siapkan Bujet Rp 100 Juta, Pengunjung PRJ Incar Kendaraan dan Barang Elektronik
Siapkan Bujet Rp 100 Juta, Pengunjung PRJ Incar Kendaraan dan Barang Elektronik
Megapolitan
Soroti Dana BLUD, DPRD Jakarta Sebut RSUD Tarakan Harus Naik Kelas
Soroti Dana BLUD, DPRD Jakarta Sebut RSUD Tarakan Harus Naik Kelas
Megapolitan
Berkedok Toko Seluler, Pria di Depok Edarkan Obat Keras Daftar G
Berkedok Toko Seluler, Pria di Depok Edarkan Obat Keras Daftar G
Megapolitan
Penyebab Kebakaran Pasar Kebon Kembang Bogor Masih Diselidiki
Penyebab Kebakaran Pasar Kebon Kembang Bogor Masih Diselidiki
Megapolitan
Jalan RE Martadinata Terendam Banjir Rob, Ketinggian Air Capai 40 Cm
Jalan RE Martadinata Terendam Banjir Rob, Ketinggian Air Capai 40 Cm
Megapolitan
Pasar Gembrong Sepi, Pedagang Minta Pemerintah Turun Tangan
Pasar Gembrong Sepi, Pedagang Minta Pemerintah Turun Tangan
Megapolitan
Dedi Mulyadi Bawa Ibu yang Dianiaya Anak Kandung di Bekasi ke RS untuk CT Scan
Dedi Mulyadi Bawa Ibu yang Dianiaya Anak Kandung di Bekasi ke RS untuk CT Scan
Megapolitan
Pramono Kaget Masih Ada Hutan Kota Luas di Jakarta Barat
Pramono Kaget Masih Ada Hutan Kota Luas di Jakarta Barat
Megapolitan
HUT DKI, Operasi Bibir Sumbing Gratis Digelar Tak Terbatas buat Warga Jakarta
HUT DKI, Operasi Bibir Sumbing Gratis Digelar Tak Terbatas buat Warga Jakarta
Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Istana Sudah Siapkan Calon Duta Besar untuk AS, Ada Sejumlah Nama
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau