Buruh Minta Anies-Sandi Berani Revisi UMP
JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah tidak malu merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 3,648 juta.
Vice President KSPI Muhammad Rusdi mengatakan, pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
"Pasangan Anies-Sandi untuk tidak malu merevisi UMP DKI tahun 2018 yang telah ditetapkan dari Rp 3,6 juta menjadi Rp 3,9 juta," kata Vice President KSPI, Muhammad Rusdi dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Pondok Gede Jakarta Timur, Jumat (3/11/2017).
Penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.
"Jangan malu merevisi, untuk kepentingan orang banyak ini," ujar Rusdi.
Baca juga : Buruh: Maju Kotanya, Bahagia Pengusahanya, Sengsara Buruhnya
Rusdi mengatakan, revisi UMP bukan hal yang baru. Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, lanjut dia, pernah merevisi upah yang dianggap tidak sesuai kesepakatan berbagai pihak.
Selain itu, revisi UMP juga pernah terjadi di Tanggerang dan beberapa daerah di luar DKI Jakarta.
"Banyak Gubernur yang berani menetapkan upah minimum di atas PP 78. Kami ingin melihat keberanian Anies Sandi," kata Rusdi.
Baca juga : Buruh Jakarta Belum Puas dengan Rp 3,6 Juta
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017.
Dalam menetapkan UMP itu, Pemprov DKI Jakarta mengacu pada PP No 78/2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.
Meskipun UMP tak sesuai tuntutan buruh, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kompensasi bagi buruh yang besaran gajinya maksimal setara UMP. Yakni layanan gratis naik transjakarta dan subsidi pangan.
