Risma Diminta Bantu Masalah Sampah, Anies: Biar Diurus Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, persoalan sampah di Jakarta akan diurus oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI.

Anies menyampaikan itu untuk menanggapi pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Bestari sebelumnya menyebut ingin memboyong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menyelesaikan persoalan sampah Jakarta.

"Kita apresiasi pada perhatian dan lain-lain. Kemudian, biarlah Jakarta diurus oleh DPRD Jakarta, oleh Pemprov Jakarta. Jadi, Pak Bestari itu mungkin lagi siap-siap mau pensiun," ujar Anies di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Anies juga menyinggung pernyataan Bestari soal pengelolaan sampah di Jakarta. Menurut Anies, pernyataan Bestari itu menceritakan soal pengelolaan sampah sebelum dia menjabat sebagai gubernur.

Baca juga: Bestari Sebut Anggaran Pengelolaan Sampah DKI Rp 3,7 Triliun, Bagaimana Faktanya?

"Sebetulnya Pak Bestari itu menceritakan pengolahan sampah selama ini. Saya sedang mengubah. Sebelum saya bertugas, tidak ada pengelolaan ITF (intermediate treatment facility). Sekarang kita mulai ada ITF, lagi diproses," kata Anies.

"Pak Bestari itu membicarakan Jakarta yang dia ikut tanggung jawab kemarin. Jadi, beliau suka lupa, maunya nyerang gubernur yang sekarang, lupa ini nyerang gubernur yang sebelum-sebelumnya tuh," tambah dia.

Menurut Anies, Pemprov DKI saat ini sedang menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk mengatasi persoalan sampah Jakarta. Dia nantinya akan mengumumkan roadmap itu secara lengkap.

"Sebagai gubernur yang bertugas, saya akan melakukan perubahan dan roadmap-nya sedang disiapkan. Begitu roadmap-nya selesai, dijalankan," ucap Anies.

Baca juga: Ramai Reaksi Risma soal Sampah Jakarta, Bagaimana Sampah DKI dan Surabaya Dikelola?

Ajakan Bestari bawa Risma ke DKI

Sebelumnya diberitakan, Bestari Barus menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma sangat baik mengelola Surabaya.

Ia pun secara terang-terangan tertarik untuk memboyong Risma ke Jakarta pada Pilkada 2022 mendatang.

Hal itu ia ungkapkan saat studi banding DPRD Provinsi DKI untuk menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah dengan konsep ITF, Senin (29/7/2019).

"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau di pilkada yang akan datang Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari, Senin.

Menurut Bestari, pengelolaan sampah di Jakarta masih menggunakan pola konvensional, yakni dengan cara ditumpuk di TPST Bantargebang.

"Namun pada 2021 nanti, TPA tersebut akan mengalami overload, sehingga dibutuhkan teknologi pengelolaan seperti di Kota Surabaya," ujar dia.

Baca juga: Penambang Emas Perkotaan dan Dilema E-Waste

Polemik anggaran pengelolaan sampah

Kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta ke Pemerintah Kota Surabaya ini menimbulkan perdebatan di kemudian hari. Salah satunya terkait reaksi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani saat mendengar jumlah anggaran yang digunakan DKI Jakarta untuk mengelola sampah.