Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontroversi Pajak Judi di Jakarta dan Ali Sadikin yang Gusar...

Kompas.com - 11/10/2019, 11:32 WIB
Hilel Hodawya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sebuah masa ketika seorang gubernur DKI Jakarta dikenang dengan kebijakan-kebijakan kontroversialnya.

Gubernur itu adalah Ali Sadikin yang menjabat pada tahun 1966-1977.

Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah penerapan pajak judi. Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang saat itu berani memungut pajak dari judi.

Kebijakan tersebut memicu kritik dari banyak pihak. Ali Sadikin dianggap melegalkan judi yang haram bagi agama apa pun.

Awalnya, keputusan untuk melegalkan judi dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Ali Sadikin terkait perjudian liar. Banyak oknum di balik industri ini yang tidak membayar pajak. Bahkan mereka pergi ke Makao untuk berjudi dan menghabiskan uang di sana.

Menurut Ali Sadikin, aturan tentang judi ia buat bagi kalangan tertentu saja.

Baca juga: 4 Kebijakan Kontroversial Gubernur Ali Sadikin

"Judi ini saya atur hanya untuk kalangan tertentu. Saya pikir, untuk apa mereka menghambur-hamburkan uang di Makao. Lebih baik untuk pembangunan di Jakarta saja," ucap Ali Sadikin, dikutip dari buku "Ali Sadikin" karya Ramadhan K.H.

Judi yang disahkan oleh Ali Sadikin meliputi lotto sampai dengan hwa-hwe. Ia menekankan bahwa dengan melegalkan ini, itu tidak berarti dia mendorong rakyat untuk berjudi.

Ali Sadikin gusar...

Pada tahun 1973, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) menyatakan larangan judi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sekelompok pemuda yang bernama 'Generasi Muda' mendatangi Kopkamtib dan menyatakan dukungan serta terima kasih atas larangan tersebut.

Apa yang dilakukan Kopkamtib saat itu bertolak belakang dengan kebijakan Ali Sadikin. Nama Ali Sadikin pun kembali dibicarakan. Karena dorongan dari banyak pihak, ia pun menjadi kesal.

Baca juga: Kisah Habibie dan Tangis Ali Sadikin di Tengah Bayang-bayang Orba

"Coba, apakah itu anak-anak muda yang menamakan dirinya Generasi Muda sanggup kentut yang bisa menghasilkan uang bermiliar rupiah? Ayo, coba!" kata Ali Sadikin dengan gusar, dikutip dari buku "Ali Sadikin".

Dalam Harian Kompas yang terbit tanggal 23 November 1967, diinformasikan bahwa penghasilan dari pajak lotto pada saat itu mencapai Rp 600 juta dalam waktu setahun. Angka itu melebihi sumber penghasilan lainnya.

Hasil pajak judi dimasukan ke dalam APBD dan dikontrol oleh DPRD pada masa itu. Semuanya digunakan untuk pembangunan Ibu Kota, baik pembangunan di bidang sosial, sarana, maupun spiritual.

"Siapa yang dapat menggantikan pemasukan keuangan DCI Djaya dari hasil pajak perjudian dan lotto, akan saya angkat jadi warga negara kehormatan tujuh turunan," tegas Ali Sadikin, dilansir dari Harian Kompas.

Pada tahun 1973, kebijakan memungut pajak dari judi akhirnya dihentikan. Anggaran pendapatan pemerintah DKI mengalami penurunan hingga miliaran rupiah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ali Sadikin pun membuat kebijakan adanya kenaikan pajak bagi warga Jakarta mencapai delapan kali lipat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
ali sadikin berfikir praktis dan realistis dan hasilnya nyata, dinikmati seluruh warga jakarta saat itu.


Terkini Lainnya
Polisi Buru Tiga Remaja Begal Bermodus Aplikasi Kencan di Jakut
Polisi Buru Tiga Remaja Begal Bermodus Aplikasi Kencan di Jakut
Megapolitan
Usai Ngadu ke Damkar, Laporan Korban KDRT di Bekasi Akhirnya Ditindaklanjuti Polisi
Usai Ngadu ke Damkar, Laporan Korban KDRT di Bekasi Akhirnya Ditindaklanjuti Polisi
Megapolitan
Suka Duka Jadi Jastiper di PRJ 2025: Kaki Pegal, Barang Berat
Suka Duka Jadi Jastiper di PRJ 2025: Kaki Pegal, Barang Berat
Megapolitan
Warga Muara Angke Diminta Waspadai Potensi Banjir Rob Susulan
Warga Muara Angke Diminta Waspadai Potensi Banjir Rob Susulan
Megapolitan
Parkir Sembarangan di Trotoar Kyai Tapa, Ban Puluhan Motor Dikempiskan
Parkir Sembarangan di Trotoar Kyai Tapa, Ban Puluhan Motor Dikempiskan
Megapolitan
Penampakan Terkini Stadion Cendrawasih yang Bakal Jadi Tempat Latihan Persija
Penampakan Terkini Stadion Cendrawasih yang Bakal Jadi Tempat Latihan Persija
Megapolitan
KRL Buatan INKA Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini
KRL Buatan INKA Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini
Megapolitan
3 WN Malaysia Tipu WNI lewat SMS Palsu, Ini Isinya
3 WN Malaysia Tipu WNI lewat SMS Palsu, Ini Isinya
Megapolitan
Nikita Mirzani Ajukan Eksepsi Kasus Pemerasan: Dakwaan JPU Halusinasi
Nikita Mirzani Ajukan Eksepsi Kasus Pemerasan: Dakwaan JPU Halusinasi
Megapolitan
Pansus Yakin Perda Kawasan Tanpa Rokok Tak Bakal Jadi Polemik
Pansus Yakin Perda Kawasan Tanpa Rokok Tak Bakal Jadi Polemik
Megapolitan
Alasan Korban KDRT di Bekasi Ngadu ke Damkar Usai Laporan Tak Ditindaklanjuti Polisi
Alasan Korban KDRT di Bekasi Ngadu ke Damkar Usai Laporan Tak Ditindaklanjuti Polisi
Megapolitan
Cerita Jastiper PRJ Raup Untung hingga 1 Juta dalam Sehari
Cerita Jastiper PRJ Raup Untung hingga 1 Juta dalam Sehari
Megapolitan
Nikita Mirzani Didakwa TPPU, Uang Hasil Pemerasan untuk Bayar Cicilan Rumah di BSD
Nikita Mirzani Didakwa TPPU, Uang Hasil Pemerasan untuk Bayar Cicilan Rumah di BSD
Megapolitan
Aksi WN Malaysia Tipu Lewat SMS: Buat BTS Palsu dan Dekati Keramaian di Jakarta
Aksi WN Malaysia Tipu Lewat SMS: Buat BTS Palsu dan Dekati Keramaian di Jakarta
Megapolitan
Jasa Titip di PRJ 2025 Jadi Ladang Cuan Musiman bagi Jastiper
Jasa Titip di PRJ 2025 Jadi Ladang Cuan Musiman bagi Jastiper
Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau