Disdik DKI: Tidak Ada Sekolah yang Ajukan Pembelian Lem Aibon

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulah Hidayat mengatakan, tidak ada satu pun sekolah di wilayah Sudin Pendidikan Jakarta Barat yang memasukkan lem Aibon dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

"Tadi kasubag TU menyampaikan sementara tidak ada sekolah yang mengusulkan lem Aibon itu, tapi nanti kita cek lagi," kata Syaefullah di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Syaefullah menjelaskan, anggaran lem aibon yang tercantum dalam KUA PPS adalah anggaran sementara yang dimasukkan Sudin Pendidikan Jakarta Barat dalam sistem e-budgeting pada akhir Juli 2019.

Kala itu, pihak Sudin memasukkan anggaran biaya opersasional pendidikan (BOP) sesuai dengan pagu anggaran, yakni untuk anak SD Rp 150.000 setiap siswa.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Nantinya, kata Syaefullah, anggaran yang mereka input itu akan digantikan oleh RKAS sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

"Komponen kebutuhan sekolah selesai Oktober, sebagian sudah selesai sebelumnya. Atas komponen itu belum langsung kami aminkan, tetap langsung melakukan penyisiran kembali oleh Dinas Pendidikan ataupun Suku Dinas untuk memastikan komponen yang disusun sesuai dengan kebutuhan," ujar Syaefullah.

Dari RKAS tersebut, total ada 23 rekening yang diinput oleh masing-masing sekolah terdiri dari 17.000 komponen. Di dalamnya tidak tercantum kebutuhan lem Aibon.

Baca juga: Soal Anggaran Lem Aibon 82,8 Miliar, Ini 3 Pernyataan Pemprov DKI

Hal itu juga dibenarkan oleh Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat Sudarman.

"Sekolah enggak butuh (lem Aibon)," tutur Sudarman.

Ia mengaku, kala itu hanya asal memilih dalam menginput lem Aibon dalam sistem e-budgeting.

Menurut dia, nantinya apa yang ia input akan digantikan oleh RKAS yang dilampirkan masing-masing sekolah.

Adapun anggaran lem Aibon ini viral setelah salah satu anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana, mengunggah temuan tersebut ke akun Instagram-nya, @willsarana.

Baca juga: Beda Transparansi Anggaran Era Ahok dan Anies: Awalnya Bebas Diakses, Kini Harus Tunggu Sah Dulu

Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan sampai sekarang publik belum bisa mengakses dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id.

Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.

"Namun, kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi, yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan," tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).