Curah Hujan Ekstrem, Koalisi Masyarakat Sipil Minta RUU Perubahan Iklim Dibahas dan Disahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Jakarta, Greenpeace, Walhi DKI Jakarta, dan Rujak Center for Urban Studies yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Iklim.

Hal itu mengingat banjir pada Rabu (1/1/2020) lalu disebabkan oleh curah hujan ekstrem lantaran perubahan iklim.

"Pemerintah pusat harus mengambil peran, salah satunya dengan membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim dan memperluas kesadaran masyarakat bahwa ancaman krisis iklim nyata," ujar Kepala Greenpeace Indonesia, Leonardo Simanjuntak, saat ditemui di LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Baca juga: LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan Korban Banjir Jabodetabek

Leonardo mengatakan masalah ini harus diatasi dari akarnya.

"Akarnya yaitu pemanasan global. Ini curah hujan ekstrem di waktu yang singkat,"

Curah hujan ekstrem ini dibuktikan selama 154 tahun terakhir, kata Leonardo, baru pertama kali curah hujan dengan ukuran 377 milimeter dalam satu malam.

"Tingkat curah hujan semakin meninggi dari masa ke masa dan intervalnya semakin pendek. Rekor tingginya curah hujan ini merupakan wake up call kepada seluruh Indonesia yang mengalami krisis iklim," kata Leonardo.

Baca juga: Warga Akan Gugat soal Banjir, Pemprov DKI Sebut Itu Hak Setiap Orang

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah mengambil langkah cepat agar tidak terulang banjir besar seperti di Jabodetabek belakangan ini.

Sebab ia menilai selama ini banjir di Jabodetabek belum ditangani secara baik oleh pemerintah.

"Masyarakat dan para pengambil kebijakan hendaknya tidak terseret pada kepentingan politik sesaat yang tidak bermanfaat," tuturnya.