Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua RT di Depok Pulangkan Dana Bansos yang Disunat

Kompas.com - 20/04/2020, 14:44 WIB
Vitorio Mantalean,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Barep Suroso, Ketua RT 005 RW 006 Kelurahan Mampang, Pancoranmas, Depok, Jawa Barat, mengaku sudah mengembalikan potongan dana bantuan sosial untuk warganya.

Sebelumnya, Barep mengklarifikasi bahwa ia memotong dana bansos sebesar Rp 25.000 dari tiap Rp 250.000 yang diterima per kepala keluarga (KK).

Pemotongan dilakukan Barep karena Pemkot Depok hanya mengucurkan dana bansos untuk 39 KK, dari 100 KK yang ia ajukan. Sehingga, 61 KK yang tak dapat kucuran langsung dari Pemkot diharapkan dapat menikmati bansos dari potongan yang Barep lakukan.

"Sorenya langsung diserahkan juga uang itu untuk dikumpulkan di rumah Pak RW, agar tidak timbul kecurigaan," jelas Barep kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Alasan Ketua RT di Depok Potong Dana Bansos: Saya Ajukan 100 KK, yang Turun Cuma 39 KK

Ia dan sejumlah ketua RT yang mengalami masalah serupa, awalnya mereka berencana menggunakan potongan dana bansos itu untuk membeli sembako bagi 61 KK yang tak diberikan dana bansos oleh Pemkot Depok.

Namun, akibat kabar-kabar miring mengenai potongan ini, rencana itu urung dilaksanakan.

"Ada saran bahwa uang itu agar dikembalikan, langsung saat itu juga uangnya saya kembalikan karena memang masih utuh, belum dibelikan sembako. Akhirnya batal beli sembako," ungkap Barep.

Kabar miring itu bahkan membuat ia dan sejumlah ketua RT didatangi oleh aparat-aparat berwenang.

Namun, masalah selesai karena Barep telah mengembalikan uang yang memang tak digelapkan itu.

Baca juga: Sejumlah Ketua RT di Depok Disebut Sunat Bansos karena Data Pemkot Tak Akurat

Barep berharap, Pemerintah Kota Depok mengakomodasi usulan mengenai distribusi bansos dari para ketua RT/RW sebagai pihak yang paling dekat dengan warga.

"Saya mohon maaf. Saya berharap, ke depan, pemerintah mengakomodasi warga yang dibawah. Mereka nonton TV tahunya semua dapat tanpa terkecuali, tapi ini nyatanya ada yang tidak dapat," ujar Barep.

"Tapi terus terang, dengan potongan Rp 25.000 itu saya akui salah. Tapi saya memikirkan lagi bagaimana warga saya yang tidak dapat. Seperak pun saya enggak 'makan' sama sekali," kata dia.

Kepala Dinas Sosial Pemkot Depok Usman Haliyana mengakui bahwa kemelut semacam ini rentan terjadi di lapangan.

Ia berujar, permasalahan timbul karena minimnya waktu untuk memverifikasi usulan para ketua RT/RW secara langsung di lapangan.

Mengambil contoh di RT 005 RW 006 Mampang, Pancoranmas, bisa jadi 39 KK diberi dana bansos oleh Pemkot Depok, sedangkan sisa 61 KK yang juga diusulkan akan menerima bansos dari pihak lain di kemudian hari, seperti Pemprov Jawa Barat atau pemerintah pusat.

"Tidak ada aturan seperti itu (ketua RT memotong dana bansos) sebetulnya, tapi kalau saya sih kira-kira memahami ketua RT di bawah dilema," ujar Usman kepada Kompas.com, Senin siang.

"Kenapa terjadi itu (kisruh dana bansos di lapangan), karena memang tidak ada verifikasi lapangan, karena waktu yang begitu cepat," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya
 Antisipasi Tawuran di Pasar Rebo, Polisi hingga Pemkot Jaktim Gelar Patroli Bersama
Antisipasi Tawuran di Pasar Rebo, Polisi hingga Pemkot Jaktim Gelar Patroli Bersama
Megapolitan
1 Anggota Gangster Dulis di Bogor Pernah Terlibat Kasus Pencurian
1 Anggota Gangster Dulis di Bogor Pernah Terlibat Kasus Pencurian
Megapolitan
Kecewa Timnas Indonesia Dibantai 0-6, Suporter: Gol Pertama Jepang Menyakitkan
Kecewa Timnas Indonesia Dibantai 0-6, Suporter: Gol Pertama Jepang Menyakitkan
Megapolitan
Penilaian KPI Bakal Tentukan Mutasi dan Tunjangan Pejabat Pemprov Jakarta
Penilaian KPI Bakal Tentukan Mutasi dan Tunjangan Pejabat Pemprov Jakarta
Megapolitan
Pegawai Kontrak Komdigi Bergaji Rp 13 Juta Per Bulan, Kini Jadi Terdakwa Beking Situs Judol
Pegawai Kontrak Komdigi Bergaji Rp 13 Juta Per Bulan, Kini Jadi Terdakwa Beking Situs Judol
Megapolitan
Puluhan Bangkai Bus Terbakar di Cengkareng, Pemilik Warung Panik dan Langsung Lari
Puluhan Bangkai Bus Terbakar di Cengkareng, Pemilik Warung Panik dan Langsung Lari
Megapolitan
Ratusan Kilogram Organ Hewan Kurban Tak Layak Konsumsi di Jaktim Dimusnahkan
Ratusan Kilogram Organ Hewan Kurban Tak Layak Konsumsi di Jaktim Dimusnahkan
Megapolitan
Timnas Indonesia Dinilai Kehilangan Kemistri saat Lawan Jepang
Timnas Indonesia Dinilai Kehilangan Kemistri saat Lawan Jepang
Megapolitan
Sesalkan Insiden Lift Macet di Lantai 99 Gedung Tertinggi Jakarta, Korban: Ini Soal Nyawa
Sesalkan Insiden Lift Macet di Lantai 99 Gedung Tertinggi Jakarta, Korban: Ini Soal Nyawa
Megapolitan
Kinerja Pejabat Pemprov Jakarta Akan Dinilai Lewat KPI
Kinerja Pejabat Pemprov Jakarta Akan Dinilai Lewat KPI
Megapolitan
2.000 Kucing Bakal Disterilisasi Gratis di Jakarta Timur Tahun Ini
2.000 Kucing Bakal Disterilisasi Gratis di Jakarta Timur Tahun Ini
Megapolitan
Pramono Pastikan Jakarta Siap Jalankan Putusan MK soal Pendidikan Gratis
Pramono Pastikan Jakarta Siap Jalankan Putusan MK soal Pendidikan Gratis
Megapolitan
Akses Jalan Ciater Raya Sempat Lumpuh akibat Pohon Tumbang
Akses Jalan Ciater Raya Sempat Lumpuh akibat Pohon Tumbang
Megapolitan
Kemunculan Gangster Remaja di Bogor Selatan Dinilai Sebagai Perilaku Kolektif Menyimpang
Kemunculan Gangster Remaja di Bogor Selatan Dinilai Sebagai Perilaku Kolektif Menyimpang
Megapolitan
Tawuran di Pasar Rebo Disebabkan Saling Tantang di Medsos
Tawuran di Pasar Rebo Disebabkan Saling Tantang di Medsos
Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau