Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surati Wali Kota, TNI-Polri, hingga DPRD, Bawaslu Depok Ingatkan Tak Politisasi Bansos

Kompas.com - 17/05/2020, 07:49 WIB
Tria Sutrisna,
Icha Rastika

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Khawatir ada politisasi dalam pembagian bantuan sosial (bansos), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok menyurati wali kota hingga DPRD.

"Kami sudah kirim ke wali kota, sekda dan jajaran PNS, TNI dan Polri, serta DPRD," ujar Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barliani dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020).

Luli menyampaikan, pemberian surat tersebut mengantisipasi adanya politisasi bansos pada masa pandemi Covid-19 untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Baca juga: Jokowi Harap Masyarakat Tanya soal Bansos ke RT, RW, dan Kepala Desa

Menurut dia, kasus politisasi pembagian bansos dari pemerintah telah terjadi di sejumlah daerah lain sehingga tidak menutup kemungkinan kejadian serupa terjadi di Kota Depok.

"Untuk itu kami melakukan pencegahan terkait adanya politisasi bantuan sosial di masa Pandemi Covid-19," ujar dia. 

Luli mengatakan, lewat surat itu, pihaknya meminta kepada wali kota dan pihak lainnya agar tidak memanfaatkan pembagian bansos dari pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun politik.

Baca juga: 6 Dokumen Kependudukan yang Tidak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW

Penyalahgunaan bantuan tersebut, menurut dia, mencederai rasa kemanusiaan di tengah upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

"Intinya jangan sampai kirim bantuan pemerintah di atas namakan dirinya atau dilabeli untuk kepentingan politik," ucap Luli.

Adapun surat edaran pencegahan tindakan pelanggaran tersebut mengacu pada Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Berangkat dari hal itu, kata Luli, Bawaslu mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi pendistribusian bansos yang dilakukan pemerintah.

Baca juga: Penjelasan Menko PMK soal Masalah Pembagian Bansos di Kabupaten Bogor

Sebab, bantuan penanggulangan Covid-19 itu rawan dipolitisasi oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik praktis pertarungan Pilkada 2020.

"Kami menegaskan untuk menghindari oknum elite politik yang suka menempuh jalur pintas guna meningkatkan elektabilitas dan popularitas," kata Luli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya
Adhi Kismanto Baru Tahu Tak Lolos Jadi Tenaga Ahli Kominfo Usai Ditangkap Terkait Judol
Adhi Kismanto Baru Tahu Tak Lolos Jadi Tenaga Ahli Kominfo Usai Ditangkap Terkait Judol
Megapolitan
Tuntutan Belum Siap, Sidang Rajo Emirsyah Terkait Beking Judol Ditunda
Tuntutan Belum Siap, Sidang Rajo Emirsyah Terkait Beking Judol Ditunda
Megapolitan
Kuasa Hukum: Tony Terima Uang untuk Budi Arie, tapi Tak Pernah Diberikan
Kuasa Hukum: Tony Terima Uang untuk Budi Arie, tapi Tak Pernah Diberikan
Megapolitan
Gempa M 2,6 Guncang Bekasi, Getaran Ringan Terasa di Cikarang
Gempa M 2,6 Guncang Bekasi, Getaran Ringan Terasa di Cikarang
Megapolitan
Sidang Kasus Judol, Kode 'Bagi PM' Diduga Titipan untuk Menteri
Sidang Kasus Judol, Kode "Bagi PM" Diduga Titipan untuk Menteri
Megapolitan
Soal Aksi Warga Tutup Jalan Sekolah, Pemkot Tangsel: SPMB Mandiri Kerap Disalahpahami
Soal Aksi Warga Tutup Jalan Sekolah, Pemkot Tangsel: SPMB Mandiri Kerap Disalahpahami
Megapolitan
Jaksa Heran Adhi Terlibat Kasus Judol dalam Waktu Singkat: Sudah Siap atau Disiapkan?
Jaksa Heran Adhi Terlibat Kasus Judol dalam Waktu Singkat: Sudah Siap atau Disiapkan?
Megapolitan
Gempa M 2,6 Guncang Bekasi Malam Ini, Terasa di Cikarang
Gempa M 2,6 Guncang Bekasi Malam Ini, Terasa di Cikarang
Megapolitan
Banyak Orang Pakai Joki Strava, Pelari: Kasihan Membohongi Diri Sendiri
Banyak Orang Pakai Joki Strava, Pelari: Kasihan Membohongi Diri Sendiri
Megapolitan
KAI Pastikan Kaca KRL Gunakan Tempered Glass, Dirut: Enggak Bisa Pecah
KAI Pastikan Kaca KRL Gunakan Tempered Glass, Dirut: Enggak Bisa Pecah
Megapolitan
Sebelum Bekingi Judol, Adhi Kismanto Ngaku Lapor Zulkarnaen demi Restu Budi Arie
Sebelum Bekingi Judol, Adhi Kismanto Ngaku Lapor Zulkarnaen demi Restu Budi Arie
Megapolitan
Sempat Ditutup karena Protes Zonasi, Akses Jalan Sekolah Negeri di Tangsel Kini Dibuka
Sempat Ditutup karena Protes Zonasi, Akses Jalan Sekolah Negeri di Tangsel Kini Dibuka
Megapolitan
54 Ribu Keluarga di Jakbar Dapat Beras 20 Kg Juli Ini, Begini Cara Ceknya
54 Ribu Keluarga di Jakbar Dapat Beras 20 Kg Juli Ini, Begini Cara Ceknya
Megapolitan
Kapolda Metro Minta Petugas Tampil Rapi dan Profesional dalam Operasi Patuh Jaya 2025
Kapolda Metro Minta Petugas Tampil Rapi dan Profesional dalam Operasi Patuh Jaya 2025
Megapolitan
Zulkarnaen Ngaku Tak Beri Tahu Budi Arie soal Beking Situs Judol Kominfo
Zulkarnaen Ngaku Tak Beri Tahu Budi Arie soal Beking Situs Judol Kominfo
Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau