UMP DKI 2021 dan Pengaruh Tumbuh-Merosotnya Usaha pada Masa Pandemi
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan besaran upah minimum provinsi (UMP) pada 2021 sebesar 3,27 persen atau menjadi Rp 4.416.186,548.
Kenaikan UMP berlaku untuk kegiatan usaha yang tidak terdampak pandemi Covid-19.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, besaran kenaikan UMP ini mengikuti rumus yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Baca juga: UMP DKI 2021 bagi Usaha Tak Terdampak Pandemi Naik, Ini Besarannya
Sementara itu, UMP bagi kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19 tidak naik atau besarannya sama dengan UMP 2020, yakni Rp 4.276.349.
"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021," kata Anies melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2020).
Ketentuan mengenai kebijakan UMP 2021 diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021.
Baca juga: Pemprov DKI Bakal Kaji Perusahaan yang Ajukan Penangguhan UMP 2021
Kebijakan UMP 2021, menurut Anies, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk menyesuaikan penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.
Anies menuturkan, kebijakan yang diambil adalah kebijakan asimetris atau tidak merata bagi semua usaha di Ibu Kota
Pertumbuhan usaha pada masa pandemi
Kebijakan asimetris diambil karena kondisi tiap usaha di Jakarta berbeda. Ada usaha yang merosot, ada pula yang justru tumbuh pada masa pandemi.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, produsen masker dan alat medis adalah contoh usaha yang mengalami pertumbuhan produksi. Pendapatan mereka juga semakin meningkat di tengah pandemi.
"Di sisi lain, pandemi Covid-19 ini juga membuat beberapa sektor tumbuh lebih pesat dan lebih cepat," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11/2020).
Baca juga: Usaha Farmasi hingga Telekomunikasi di Jakarta Wajib Naikkan UMP pada 2021
Usaha yang tak perlu naikkan UMP
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah menuturkan, penetapan sektor usaha yang terdampak pandemi dan tak perlu menaikkan UMP dilakukan berdasarkan usulan dari perusahaan.
Disnakertransgi kemudian akan mengkaji dan memproses usulan tersebut dengan dibantu oleh Dewan Pengupahan.
Disnakertransgi akan menggunakan database pengawasan perusahaan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai salah satu kajian untuk menentukan usaha terdampak pandemi Covid-19 atau tidak.
"Data pengawasan PSBB bisa juga dijadikan data untuk menentukan apakah perusahaan ini terdampak atau tidak terdampak," kata Andri.
Baca juga: Terdampak Covid-19, Ini Sektor Usaha yang Tak Perlu Naikkan UMP 2021
