Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Sosialisasi Perda dalam Usulan RKT DPRD DKI Dinilai Pemborosan

Kompas.com - 07/12/2020, 12:23 WIB
Rosiana Haryanti,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyampaikan, anggaran sosialisasi peraturan daerah (perda) dan rancangan peraturan daerah (rapaerda) yang masuk dalam usulan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 sia-sia. Menurut Lucius, usulan itu merupakan pemborosan anggaran.

"Anggaran berlebihan hanya akan membuang-buang uang saja, apalagi banyak kebutuhan lain yang lebih penting di tengah pandemi," kata Lucius kepada Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Usulan kenaikan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan DPRD DKI itu yang dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2021 sedang dibahas di DPRD DKI. 

Menurut Lucius, kegiatan sosialisasi perda atau raperda tidak harus disampaikan dengan metode tatap muka karena sosialisasi dengan bentuk pertemuan fisik tidak efektif dan tidak efisien.

Baca juga: 6 Alasan Usul Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Jakarta 2021 Harus Ditolak

Lucius menyarankan, DPRD DKI Jakarta dapat memilih cara yang lebih efisien, seperti secara daring (dalam jaringan).

Selama ini, progres pembahasan raperda jarang ditampilkan baik di situs resmi maupun akun media sosial anggota DPRD DKI Jakarta.

"Yang paling penting bagaimana DPRD bisa mendokumentasikan dan mengemas informasi untuk dibagikan ke publik setiap saat?" ucap Lucius.

Baca juga: Pengemis yang Melempari Pengendara dengan Batu di Bantul Ternyata Ketagihan Dapat Uang Mudah

Sosialisasi perda dan raperda semestinya juga bisa dilakukan bersamaan saat masa reses, tidak atas nama perseorangan. Dengan demikian, anggarannya bisa ditekan.

Menurut dia, pertemuan-pertemuan tatap muka kemungkinan hanya dihadiri tim inti para anggota dewan. Dengan demikian, Lucius menyebut, kegiatan ini merupakan modus untuk membagi anggaran kepada tim sukses saja.

Usulan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta diajukan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Fenomena "Bediding" Mulai Menusuk Tulang, Akan Berlangsung Sampai Kapan? Ini Kata BMKG

Dalam usulan itu, kegiatan sosialisasi dan reses direncanakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan
2. Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan
3. Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan
4. Reses: 960.000.000 per tahun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya
Pemilik Rumah Ambles di Matraman Tak Berharap Bantuan dan Direlokasi
Pemilik Rumah Ambles di Matraman Tak Berharap Bantuan dan Direlokasi
Megapolitan
Rano Karno: Jakarta Marathon Tembus 30.000 Peserta, Antusiasme Aktivitas Publik Meningkat
Rano Karno: Jakarta Marathon Tembus 30.000 Peserta, Antusiasme Aktivitas Publik Meningkat
Megapolitan
Mayat di Kali Ciliwung Tak Utuh, Diduga Dimangsa Hewan Liar
Mayat di Kali Ciliwung Tak Utuh, Diduga Dimangsa Hewan Liar
Megapolitan
APPBI: Mal Bukan Sekadar Tempat Belanja, Tapi Etalase Wisata Jakarta
APPBI: Mal Bukan Sekadar Tempat Belanja, Tapi Etalase Wisata Jakarta
Megapolitan
TransJabodetabek Diperluas, Rano Yakin PRJ 2026 Bisa Gaet Pengunjung Luar Jakarta
TransJabodetabek Diperluas, Rano Yakin PRJ 2026 Bisa Gaet Pengunjung Luar Jakarta
Megapolitan
Festival Jakarta Great Sale 2025 Lampaui Target, APPBI: Daya Beli Warga Jakarta Masih Kuat
Festival Jakarta Great Sale 2025 Lampaui Target, APPBI: Daya Beli Warga Jakarta Masih Kuat
Megapolitan
Kemenkumham Ungkap Alasan Ekstradisi WN Rusia Baru Dilakukan pada 2025
Kemenkumham Ungkap Alasan Ekstradisi WN Rusia Baru Dilakukan pada 2025
Megapolitan
Rumahnya Ambles, Suparno Tetap Bertahan dan Perbaiki Sendiri Bangunannya
Rumahnya Ambles, Suparno Tetap Bertahan dan Perbaiki Sendiri Bangunannya
Megapolitan
Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung Dipindah ke RS Kramatjati untuk Otopsi
Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung Dipindah ke RS Kramatjati untuk Otopsi
Megapolitan
Pasar Ular Kian Sepi, Pedagang Minta Pemerintah Turun Tangan
Pasar Ular Kian Sepi, Pedagang Minta Pemerintah Turun Tangan
Megapolitan
Begini Detik-detik Terakhir Diplomat Kemlu dalam Rekaman CCTV Sebelum Tewas di Kamar Kos
Begini Detik-detik Terakhir Diplomat Kemlu dalam Rekaman CCTV Sebelum Tewas di Kamar Kos
Megapolitan
Buruh di Bekasi Enggan Lapor Polisi Usai Menang Duel Lawan Begal, Kenapa?
Buruh di Bekasi Enggan Lapor Polisi Usai Menang Duel Lawan Begal, Kenapa?
Megapolitan
Indonesia Resmi Serahkan Buronan Rusia Alexander Zverev ke Pemerintah Rusia
Indonesia Resmi Serahkan Buronan Rusia Alexander Zverev ke Pemerintah Rusia
Megapolitan
Uang Rp 138 Juta Milik Wanita yang Dijambret di Depok Sempat Berhamburan di Jalan
Uang Rp 138 Juta Milik Wanita yang Dijambret di Depok Sempat Berhamburan di Jalan
Megapolitan
Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung, Polisi Terima Dua Laporan Orang Hilang
Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung, Polisi Terima Dua Laporan Orang Hilang
Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau