Ada Demo Mahasiswa di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Sementara

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, ditutup sementara seiring adanya rencana aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jumat (30/9/022).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, dua ruas Jalan Medan Merdeka Barat telah tertutup barikade beton yang dipasang tepat di bawah jembatan penyeberangan orang (JPO).

Imbasnya, arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin menuju kawasan Istana Merdeka atau Harmoni dialihkan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan atau Jalan Budi Kemuliaan, begitu juga sebaliknya.

Baca juga: Mahasiswa Akan Demo di Kawasan Patung Kuda, Sampaikan 6 Isu Selama Kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin

Arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda terpantau masih ramai lancar, petugas kepolisian terlihat mengatur arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Namun, hingga pukul 14.40 WIB belum terlihat adanya aksi massa dari mahasiswa berkumpul di kawasan Patung Kuda untuk melangsungkan aksi unjuk rasa.

Koordinator Bidang Sosial-Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang mengatakan, mahasiswa akan menyampaikan enam isu yang dianggap bermasalah selama era jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca juga: KASBI Sebut Akan Ada Aksi Lanjutan Demo BBM pada Pertengahan Oktober

"BEM UI, BEM Kema Unpad, BEM KM UGM, BEM SI Kerakyatan, dan berbagai elemen lain akan melaksanakan aksi nasional bertajuk 'Puncak Penghianatan Rezim'" kata Melki dikutip dari keterangannya, Jumat.

Adapun, enam isu yang akan disampaikan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, pertama yakni dikebutnya pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap bermasalah.

"Padahal terdapat RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang tak kunjung disahkan," ucap Melki.

Kemudian, mahasiswa akan menyampaikan bahwa selama ini alokasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dinilai tidak tepat sasaran.

Menurut Melki, mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat ini lebih diperlukan masyarakat. Alih-alih justru pemerintah fokus mengejar proyek yang dinilai minim urgensi seperti rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan proyek strategis nasional (PSN).

"Ketiga, Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu yang tak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Negara malah membiarkan para pelaku berkeliaran dan berpolitik praktis lalu membentuk tim penyelesaian non-yudisial yang tidak menyelesaikan masalah," jelas Melki.

Kemudian, ujar Melki, tidak adanya upaya pemerintah pusat untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang kerap ditemui di Indonesia.

Isu kelima, Melki berujar, pendidikan di Indonesia dinilai belum menemui kata demokratis dan terbuka untuk semua orang.

"Terlebih lagi dengan hadirnya RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang jelas berbahaya bagi dunia pendidikan," ucapnya.

Terakhir, pemerintah dianggap telah memberangus demokrasi melalui upaya-upaya penundaan pemilihan umum (Pemilu) dan rencana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ini adalah pertanda bahwa pengkhianatan rezim pada rakyatnya telah sampai pada puncaknya dan alarm harus dibunyikan," katanya.