Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telusuri Dugaan Pungli PTSL, ATR/BPN Kota Bekasi: Kalau Terjadi, Harus Ada yang Tanggung Jawab

Kompas.com - 26/10/2022, 16:35 WIB
Joy Andre,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi menyatakan segera menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) di program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Pondok Melati.

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi Amir Sofwan mengatakan pihaknya akan menggandeng polisi bersama tim sapu bersih (saber) Pungli untuk menelusuri dugaan tersebut.

"Kami dengan Polres, Saber Pungli, dan tim kami, akan menginvestigasi itu (dugaan pungli), benar atau tidak ada praktik pungli," ujar Amir saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: Cerita Warga Bekasi Ikut Program PTSL: Kena Pungli Jutaan Rupiah, tapi Sertifikat Tanah Tak Kunjung Terbit

Sejauh ini, ia mengaku belum menemukan adanya pungli dalam program PTSL di Kota Bekasi.

Namun, jika ditemukan praktik kotor dalam program prioritas tersebut, maka sudah seharusnya ada yang bertanggung jawab.

"Kalau betul (dugaan pungli) itu terjadi, maka harus ada yang bertanggung jawab," tutur dia.

Dugaan itu mencuat setelah seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya mengeluhkan praktik pungli dalam program PTSL.

Baca juga: Warga Bekasi Keluhkan Sertifikat Tanahnya Tak Kunjung Terbit, Berkas PTSL Sudah Diajukan sejak Februari

Para warga yang ingin mengganti berkas sertifikat dipungut biaya Rp 10.000 dikali luas ukuran tanah.

"Belum lama ini, ada sebagian warga dari RT lain yang sudah dibagi-bagi, tapi tetap masih dikenakan biaya Rp 10.000 dikali luas tanah," ujar warga tersebut, Selasa kemarin.

Salah seorang warga lain, berinisial G, merasakan hal yang sama.

Ia menyebut bahwa sertifikat tanahnya tak kunjung terbit meski telah diproses berbulan-bulan.

Baca juga: Datangi Balai Kota, Warga Cempaka Putih Mengadu Dipungut Biaya Saat Urus PTSL

Ia bahkan sudah mengeluarkan uang hingga Rp 3,6 juta untuk dua sertifikat yang ingin diterbitkan.

"Katanya sih bertahap (penertiban sertifikat), tapi enggak tahu kelanjutannya seperti apa. Saya punya dua titik, sudah kasih biaya Rp 3,6 juta," ujar G.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Komunitas Brompton Nilai Tren Padel Tak Pengaruhi Minat Bersepeda
Komunitas Brompton Nilai Tren Padel Tak Pengaruhi Minat Bersepeda
Megapolitan
Abraham Samad Diperiksa Polisi soal Kasus Ijazah Jokowi: Ini Kriminalisasi
Abraham Samad Diperiksa Polisi soal Kasus Ijazah Jokowi: Ini Kriminalisasi
Megapolitan
WNA yang Mengamuk dan Lukai Diri di Hotel Kalibata Diperiksa Imigrasi
WNA yang Mengamuk dan Lukai Diri di Hotel Kalibata Diperiksa Imigrasi
Megapolitan
Komunitas Brompton: Mereka yang Beralih ke Padel Mayoritas Pesepeda Musiman
Komunitas Brompton: Mereka yang Beralih ke Padel Mayoritas Pesepeda Musiman
Megapolitan
Bukan dari UEA, WNA yang Mengamuk di Hotel Kalibata Warga Palestina
Bukan dari UEA, WNA yang Mengamuk di Hotel Kalibata Warga Palestina
Megapolitan
Pendaftaran Jakarta Jobfest 2025 Digelar Digital, Pelamar Tak Perlu Bawa Berkas Fisik
Pendaftaran Jakarta Jobfest 2025 Digelar Digital, Pelamar Tak Perlu Bawa Berkas Fisik
Megapolitan
Kronologi Dua Murid SD di Bekasi Tewas Tenggelam Saat Ekskul Renang
Kronologi Dua Murid SD di Bekasi Tewas Tenggelam Saat Ekskul Renang
Megapolitan
Jakarta Jobfest Digelar 19-20 Agustus 2025, Buka 2.000 Lowongan Kerja
Jakarta Jobfest Digelar 19-20 Agustus 2025, Buka 2.000 Lowongan Kerja
Megapolitan
Cita-cita Sejak Kecil, Lulusan SMK hingga Sarjana Berebut Kursi Damkar Jakarta
Cita-cita Sejak Kecil, Lulusan SMK hingga Sarjana Berebut Kursi Damkar Jakarta
Megapolitan
Macet Tak Berujung di Pasar Senen, Parkir Liar Jadi Biang Kerok
Macet Tak Berujung di Pasar Senen, Parkir Liar Jadi Biang Kerok
Megapolitan
Lomba Digitalisasi Pasar Bikin Warga Melek Transaksi Digital
Lomba Digitalisasi Pasar Bikin Warga Melek Transaksi Digital
Megapolitan
Tarif Transportasi Publik Rp 80 Diperpanjang, Berlaku 17-18 Agustus
Tarif Transportasi Publik Rp 80 Diperpanjang, Berlaku 17-18 Agustus
Megapolitan
Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi, Abraham Samad: Upaya Bungkam Kebebasan Berpendapat
Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi, Abraham Samad: Upaya Bungkam Kebebasan Berpendapat
Megapolitan
Pemkot Turun Tangan, Cari Titik Temu Kasus Kegiatan Keagamaan Tak Berizin di Bekasi
Pemkot Turun Tangan, Cari Titik Temu Kasus Kegiatan Keagamaan Tak Berizin di Bekasi
Megapolitan
Tak Perlu ke Kantor Pusat, Samsat Keliling Hadir di 14 Titik Jadetabek
Tak Perlu ke Kantor Pusat, Samsat Keliling Hadir di 14 Titik Jadetabek
Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Perundingan Nuklir Buntu, Iran: Tak Ada Rasa Percaya yang Tersisa ke AS
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau