Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaleidoskop 2022: Sederet Kebijakan Kontroversial dari Balai Kota DKI, Ganti Nama Jalan hingga Usia PJLP Dibatasi

Kompas.com - 26/12/2022, 16:28 WIB
Muhammad Naufal,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2022 dipimpin oleh Anies Baswedan kemudian dilanjutkan oleh Heru Budi Hartono, yang bergantian menjabat sebagai gubernur.

Tak seperti Anies yang resmi menjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi merupakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selama 2022, Anies tak sedikit mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Serupa, Heru juga memiliki kebijakan yang kontroversial.

Berikut merupakan kebijakan kontroversial era Anies dan Heru versi Kompas.com:

Kebijakan kontroversi Anies

Ganti 22 nama jalan

Pada 20 Juni 2022, Anies meresmikan perubahan 22 nama jalan di DKI Jakarta dengan nama-nama tokoh Betawi.

Penggunaan nama tokoh Betawi, kata dia, merupakan apresiasi atas peran para tokoh tersebut dalam perjalanan Kota Jakarta.

"Dari Betawi dilahirkan begitu banyak pribadi-pribadi yang hidupnya memberikan kemajuan," ujar Anies, 20 Juni 2022.

Anies mengatakan, setelah 22 jalan yang diresmikan, akan ada tempat lain yang diubah menggunakan nama tokoh Betawi.

Baca juga: Meski Ditolak Warganya, Pemprov DKI Bersikeras Ganti 22 Nama Jalan di Ibu Kota

Sebab, ada banyak nama tokoh Betawi yang harus diabadikan agar masyarakat dan generasi muda mengenal jasa tokoh-tokoh tersebut.

"Perlu saya sampaikan di sini bahwa nama-nama yang berjasa amat banyak. Kami akan mengerjakan secara bergelombang, ini adalah satu gelombang awal dan nanti harapannya semua mereka yang berjasa bisa punya catatan di kota ini," papar Anies, 20 Juni 2022.

Saat itu, ia meminta warga tak khawatir terkaitnya munculnya masalah administrasi atas kebijakan pergantian 22 nama jalan di Jakarta itu.

Anies mengatakan, pemberian nama jalan tak bersifat abadi. Oleh sebab itu, ia menjamin data administrasi milik warga aman sehingga tak perlu khawatir.

Baca juga: Pemkot Jakpus Buka Layanan Perubahan Data Sertifikat Tanah Gratis untuk Warga Terimbas Pergantian Nama Jalan

"Alhamdulillah ini sudah dibahas bersama baik dengan pihak kepolisian, karena nanti mungkin masyarakat menanyakan nanti gimana BPKB nya udah terlanjur ketulis namanya sudah dibahas dengan itu," sebutnya, 20 Juni 2022.

Anies memastikan bahwa perubahan nama jalan masih berlanjut. Katanya, pergantian 22 nama jalan itu merupakan program gelombang pertama.

Meski demikian, Anies tidak membeberkan rencana perubahan nama jalan pada periode selanjutnya tersebut, termasuk waktu perubahan nama jalan.

Ganti istilah RSUD

Terkini, Anies melakukan penjenamaan RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Menurut dia, penjenamaan itu telah dibahas sejak 2019.

Katanya, Pemprov DKI Jakarta mulai menyiapkan sejumlah langkah terkait penjemanaan menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta pada 2020.

Namun, program itu terhenti pada 2022 karena munculnya pandemi Covid-19.

Baca juga: Di Balik Keputusan Anies Ubah Nama RSUD Jadi Rumah Sehat untuk Jakarta...

"Baru kemudian kami aktifkan lagi setelah suasananya lebih memungkinkan," ucapnya di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, 4 Agustus 2022.

Ia berujar, beririringan dengan penjenamaan itu, Pemprov DKI juga menambah dua peran rumah sakit di Ibu Kota, yaitu promotif dan preventif.

Katanya, rumah sakit kini hanya memiliki dua peran, yaitu kuratif dan rehabilitatif.

Menurut Anies, penjenamaan dilakukan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap rumah sakit.

Masyarakat kini dinilai hanya datang ke rumah sakit saat sedang tidak bugar.

Baca juga: Anies Ganti Nama RSUD, Ini Daftar 31 Lokasi Rumah Sehat untuk Jakarta

Saat ini, Anies berharap masyarakat mendatangi rumah sakit saat mereka dalam keadaan sehat.

"Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check up sampai persoalan gizi, konsultasi, dan lain-lain," sebutnya.

"Jadi rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat, bukan sekadar berorientasi untuk sembuh dari sakit," sambung dia.

Alasan lainnya, kata dia, terkait dengan psikologis masyarakat ketika mendengar istilah rumah sakit.

Ketika mendengar istilah itu, hal yang diingat oleh warga adalah tentang sakitnya.

Anies lantas mencontohkan, ketika disuruh untuk tidak berlarian, seorang anak kecil justru teringat akan kata lari.

"Bahwa sekarang kami menggunakan istilah rumah sehat, (sehingga) kata kuncinya (yang diingat warga) adalah sehat," tuturnya.

Terbitkan Pergub RDTR

Pada 21 September 2022, Anies menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

Anies menyebut penetapan Pergub Nomor 31 Tahun 2022 ini dilakukan agar perubahan tata ruang di Ibu Kota dapat dipercepat.

“Penetapan RDTR 2022 diharapkan akan menginstitusikan, melembagakan, perubahan-perubahan yang dilakukan kemarin dalam sebuah ketentuan yang ada aturan hukumnya,” ucap Anies, 21 September 2022.

Meski demikian, dalam Pergub ini tercantum sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial oleh sederet anggota DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Sebut Ada 5 Arah Pengembangan Kota Jakarta dalam Pergub RDTR

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Cerita Sukma Penjual Mainan Truk Kayu di Kalibata, Lanjutkan Warisan Sang Kakak
Cerita Sukma Penjual Mainan Truk Kayu di Kalibata, Lanjutkan Warisan Sang Kakak
Megapolitan
Ponsel Diplomat Kemlu Masih Hilang, Seberapa Penting untuk Penyelidikan?
Ponsel Diplomat Kemlu Masih Hilang, Seberapa Penting untuk Penyelidikan?
Megapolitan
Tak Terima Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara, Massa Pendukung Ancam Demo Kudatuli 27 Juli
Tak Terima Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara, Massa Pendukung Ancam Demo Kudatuli 27 Juli
Megapolitan
Cerita Penjual Miniatur Truk di Kalibata yang Pernah Didatangi Ahok
Cerita Penjual Miniatur Truk di Kalibata yang Pernah Didatangi Ahok
Megapolitan
Pramono Ingin Tiap Bulan Ada Pelajar yang Datang ke Balai Kota
Pramono Ingin Tiap Bulan Ada Pelajar yang Datang ke Balai Kota
Megapolitan
Raup Rp 4,15 Miliar, Penipu Kontrakan Fiktif di Bekasi Langsung Beli Motor-Mobil
Raup Rp 4,15 Miliar, Penipu Kontrakan Fiktif di Bekasi Langsung Beli Motor-Mobil
Megapolitan
Begini Isi Ancaman DJ Panda ke Erika Carlina yang Berujung Laporan Polisi
Begini Isi Ancaman DJ Panda ke Erika Carlina yang Berujung Laporan Polisi
Megapolitan
Saat Erika Carlina Diperiksa Polisi Malam Hari: Sendiri, Lelah, Tanpa Pengacara
Saat Erika Carlina Diperiksa Polisi Malam Hari: Sendiri, Lelah, Tanpa Pengacara
Megapolitan
Pramono Harus Gelar Rapat Khusus untuk Bahas Tawuran di Jakarta
Pramono Harus Gelar Rapat Khusus untuk Bahas Tawuran di Jakarta
Megapolitan
Kisah Syam Pantang Menyerah Cari Kerja di Usia 40 Tahun...
Kisah Syam Pantang Menyerah Cari Kerja di Usia 40 Tahun...
Megapolitan
Eks Kantor Kelurahan Kebon Pedes Bogor Jadi Tempat Angkut Sampah, Warga Protes
Eks Kantor Kelurahan Kebon Pedes Bogor Jadi Tempat Angkut Sampah, Warga Protes
Megapolitan
Kronologi Tawuran Maut di Matraman, Berawal dari Dendam
Kronologi Tawuran Maut di Matraman, Berawal dari Dendam
Megapolitan
Pemuda Tewas Dibacok 4 Pria Saat Tawuran di Matraman, 2 Pelaku Ditangkap
Pemuda Tewas Dibacok 4 Pria Saat Tawuran di Matraman, 2 Pelaku Ditangkap
Megapolitan
Bocah Korban Pelecehan di Jaktim Alami Trauma, Dapat Pendampingan Psikologis
Bocah Korban Pelecehan di Jaktim Alami Trauma, Dapat Pendampingan Psikologis
Megapolitan
Muncul Hasil Otopsi Diplomat Kemlu Versi National Security Agency, Apa Reaksi Polisi?
Muncul Hasil Otopsi Diplomat Kemlu Versi National Security Agency, Apa Reaksi Polisi?
Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
7 Menit Hakim Jelaskan Tak Terpengaruh Tekanan Politik dalam Vonis Hasto
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau