Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ojol di Jakarta Diputuskan Tak Perlu Bayar ERP Setelah Gelombang Protes Massa

Kompas.com - 09/02/2023, 05:00 WIB
Larissa Huda

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Unjuk rasa penolakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang berkali-kali dilakukan massa pengemudi ojek online di depan Gedung Balai Kota DKI berbuah hasil.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo akhirnya menemui massa aksi dari pengemudi ojol pada Rabu (8/2/2023) setelah mereka beberapa kali berunjuk rasa.

Sebelumnya, Syafrin pernah menegaskan bahwa transportasi online akan tetap diwajibkan bayar ketika ERP diterapkan karena bukan bagian dari kendaraan berpelat kuning.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Syafrin menemui massa ojol pukul 15.26 WIB. Saat itu, massa aksi telah berdemo sekitar lebih dari tiga jam di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Baca juga: Luluhnya Kadishub DKI Usai Berkali-kali Diprotes Massa, Transportasi Online Dijanjikan Tak Dikenakan Tarif ERP

Tak sendirian, Syafrin menemui massa aksi ojol ditemani oleh salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Syafrin turut menaiki mobil komando bersama beberapa orator.

"Untuk angkutan online itu tidak dikenakan ERP. Jadi apa yang menjadi tuntutan ini akan masuk ke dalam pembahasan kembali," ujar Syafrin dari atas mobil komando.

Untuk diketahui, sistem ERP tercantum dalam rencana peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

Berdasar Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB-22.00 WIB di 25 ruas jalan di Ibu Kota. Usulan Dishub DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.

Baca juga: Kadishub DKI Jakarta Temui Massa Ojol Penolak ERP di Balai Kota

Tetap tolak ERP meski tak kena tarif

Pengemudi ojek online (ojol) tetap menolak wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) meski telah dikecualikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Para ojol yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Penggunaan Dinas Transportasi (Predator) menilai, meski telah dikecualikan, tetapi keluarga mereka akan tetap bayar apabila menggunakan jalan tersebut.

"Teman-teman ojol tetap menolak karena alasannya anak, saudara, tetangga itu akan kena jalan berbayar juga apabila diberlakukan," ujar Afvid, humas Predator, Rabu (8/2/2023).

Massa aksi ojol yang menolak ERP itu membubarkan diri setelah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta berjanji akan menarik rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sebelumnya diserahkan ke DPRD DKI.

"Makanya teman-teman minta bahwa ERP tidak sampai diberlakukan. Intinya jangan sampai ketok palu," kata Afvid.

Baca juga: Asosiasi Ojol Tolak ERP, Punya Efek Domino kalau Tetap Diterapkan

Tekanan legislator

Suara penolakan ERP juga terdengar dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Terlebih, massa sempat ancam tak akan pilih legislator yang mendukung ERP.

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyatakan akan menolak penerapan ERP di Ibu Kota. Hal itu ia sampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Ismail, di hadapan pengemudi ojol yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Halaman:


Terkini Lainnya
Perajin Khawatir Larangan Penggunaan Ondel-ondel untuk Ngamen Tumbuhkan Premanisme
Perajin Khawatir Larangan Penggunaan Ondel-ondel untuk Ngamen Tumbuhkan Premanisme
Megapolitan
Bersiap, Kendaraan Tinggi Emisi Akan Dilarang di Sudirman-Thamrin
Bersiap, Kendaraan Tinggi Emisi Akan Dilarang di Sudirman-Thamrin
Megapolitan
Rumah Terkunci, Mediasi Kasus ABK Dianiaya Ibu Kandung di Ciputat Gagal Dilakukan
Rumah Terkunci, Mediasi Kasus ABK Dianiaya Ibu Kandung di Ciputat Gagal Dilakukan
Megapolitan
Tak Hafal Nama Pembalap, Sejumlah Penonton Formula E di Ancol Datang untuk Cari Hiburan
Tak Hafal Nama Pembalap, Sejumlah Penonton Formula E di Ancol Datang untuk Cari Hiburan
Megapolitan
Kecelakaan Dua Truk di Tol Jagorawi Hari Ini, Polisi Ungkap Kronologi
Kecelakaan Dua Truk di Tol Jagorawi Hari Ini, Polisi Ungkap Kronologi
Megapolitan
Rano Karno: Sampah Harus Dikelola, Apa Pun Teknologinya
Rano Karno: Sampah Harus Dikelola, Apa Pun Teknologinya
Megapolitan
Formula E Dimulai Sore, Penonton Sudah Padati Sirkuit JIEC Ancol sejak Pagi
Formula E Dimulai Sore, Penonton Sudah Padati Sirkuit JIEC Ancol sejak Pagi
Megapolitan
Truk Terguling di Tol Jagorawi KM 17 Arah Bogor akibat Sopir Mengantuk
Truk Terguling di Tol Jagorawi KM 17 Arah Bogor akibat Sopir Mengantuk
Megapolitan
Petugas Sekat Dua Titik Menuju Sirkuit Formula E Ancol
Petugas Sekat Dua Titik Menuju Sirkuit Formula E Ancol
Megapolitan
Pemprov DKI Larang Ondel-ondel Dipakai Mengamen, Perajin: Mau Dikemanakan Ini Pengamen?
Pemprov DKI Larang Ondel-ondel Dipakai Mengamen, Perajin: Mau Dikemanakan Ini Pengamen?
Megapolitan
Rano Karno Apresiasi Ratusan Pelajar yang Rancang Kota Bersih dan Rendah Emisi
Rano Karno Apresiasi Ratusan Pelajar yang Rancang Kota Bersih dan Rendah Emisi
Megapolitan
Selamat, Cucu Pertama Anies Baswedan Telah Lahir
Selamat, Cucu Pertama Anies Baswedan Telah Lahir
Megapolitan
ASN Setuju Boleh WFA, Anggap Kinerja Lebih Penting Ketimbang Lokasi Kerja
ASN Setuju Boleh WFA, Anggap Kinerja Lebih Penting Ketimbang Lokasi Kerja
Megapolitan
Polisi Tak Menahan Ibu yang Aniaya Bocah Penjual Risol di Tangsel
Polisi Tak Menahan Ibu yang Aniaya Bocah Penjual Risol di Tangsel
Megapolitan
Bikin Macet, PKL dan Parkir Liar di Pasar Senen Bakal Ditertibkan
Bikin Macet, PKL dan Parkir Liar di Pasar Senen Bakal Ditertibkan
Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau