Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Langkah Jokowi Menghadapi Perlambatan Ekonomi

Kompas.com - 13/08/2015, 09:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menjalankan sejumlah langkah untuk menghadapi perlambatan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga perfoma perekonomian nasional.

"Ketenangan kita menghadapi situasi ini harus kita jaga. Kita tidak meremehkan, tetapi harus waspada dan hati-hati," kata Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan wawancara khusus dengan LKBN Antara, TVRI dan RRI di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Presiden mengatakan, langkah pertama yang dilakukan untuk mendorong perputaran ekonomi adalah dengan mendorong penyerapan anggaran pemerintah.

Baca juga: Bocah Putus Sekolah Asal Brebes Nekat ke Jabar Temui Dedi Mulyadi, Ini Solusi Bupati Paramitha

"Saya dorong adalah serapan anggarannya cepat keluar. Uang APBN secepatnya harus keluar untuk belanja modal, belanja barang harus segera keluar karena mempengruhi ekonomi di masyarakat, konsumsi di masyarakat. Baik serapan anggaran APBN, di APBD yang sekarang posisi masih kecil," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan, dalam jangka waktu lima bulan ke depan, penyerapan anggaran harus didorong ke angka 88 persen.

"Belanja modal baru terserap 12 persen artinya dalam waktu lima bulan ini harus membelanjakan 88 persen, uangnya ada tinggal membelanjakan. APBD juga sama, terakhir saya melihat masih disimpan di bank Pembangunan daerah kurang lebih Rp 273 triliun ini juga kita dorong bupati, walikota dan gubernur untuk ini segera digunakan agar ada pergerakan ekonomi yang kelihatan," kata Presiden.

Baca juga: Kalah atau Imbang Lawan Jepang, Apa Dampaknya bagi Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Presiden Joko Widodo juga mengatakan, selain mendorong pembelanjaan APBD dan APBN, dana yang dimiliki BUMN juga harus dibelanjakan di sektor yang tepat sehingga berkontribusi pada penggerakan roda ekonomi nasional.

"Dari BUMN, yang belum dibelanjakan, terakhir saya memperoleh data ada Rp 130 triliun, ini juga harus digas agar uang itu segera dibelanjakan pada sektor yang tepat. Dan yang keempat, tentu saja belanja swasta yang besar, investasi swasta besar yang harus didorong terus agar mereka percaya diri bahwa ekonomi ke depan lebih baik. Yang paling penting memberikan kepercayaan itu," paparnya.

Adapun langkah yang terakhir adalah mengenai investor, untuk menari investasi dari luar. "Sebab itu kita benahi kantor nasional pelayanan satu pintu, one stop service, kenapa kita lakukan regulasi untuk sederhanakan semuanya, baik di pelabuhan di kementerian semua disederhanakan agar menarik," ucap Presiden Joko Widodo.

"Agar ada uang masuk yang bisa menurunkan (nilai tukar-red) kurs, bisa menaikkan indeks harga saham, tetapi sekali lagi situasi global merupakan tantangan yang berat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Polemik Tambang di Raja Ampat, PT Gag Nikel: Kami Siap Patuhi Seluruh Mandat Pemerintah
Polemik Tambang di Raja Ampat, PT Gag Nikel: Kami Siap Patuhi Seluruh Mandat Pemerintah
Energi
UMKM Bakal Kelola Tambang, Menteri Maman: PP-nya Segera Rampung
UMKM Bakal Kelola Tambang, Menteri Maman: PP-nya Segera Rampung
Ekbis
Laba Bersih Erajaya (ERAA) Turun Kuartal I 2025, Imbas Larangan Penjualan iPhone 16
Laba Bersih Erajaya (ERAA) Turun Kuartal I 2025, Imbas Larangan Penjualan iPhone 16
Cuan
Sinar Terang Mandiri (MINE) Tak Bagi Dividen Meski Cetak Laba, Mengapa?
Sinar Terang Mandiri (MINE) Tak Bagi Dividen Meski Cetak Laba, Mengapa?
Ekbis
Apa Itu BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025? Simak Pengertian, Syarat, dan Cara Mengeceknya
Apa Itu BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025? Simak Pengertian, Syarat, dan Cara Mengeceknya
Ekbis
Idul Adha 1446 Hijriah, Askrindo Bagi Hewan Kurban ke Berbagai Wilayah
Idul Adha 1446 Hijriah, Askrindo Bagi Hewan Kurban ke Berbagai Wilayah
Ekbis
Momen Zulhas Bela Bahlil soal Tambang Raja Ampat: Bukan Beliau yang Keluarkan Izin...
Momen Zulhas Bela Bahlil soal Tambang Raja Ampat: Bukan Beliau yang Keluarkan Izin...
Energi
Dorong Animasi Lokal, Menteri Ekraf Buka Peluang Kerja Sama dengan Industri Keuangan
Dorong Animasi Lokal, Menteri Ekraf Buka Peluang Kerja Sama dengan Industri Keuangan
Ekbis
Untung Rugi Danantara Masuk ke GOTO di Tengah Kabar Merger dengan Grab
Untung Rugi Danantara Masuk ke GOTO di Tengah Kabar Merger dengan Grab
Ekbis
Rupiah Selasa Sore Ditutup Menguat
Rupiah Selasa Sore Ditutup Menguat
Keuangan
Izin Tambang di Raja Ampat Tak Dicabut, PT Gag Nikel Punya Siapa?
Izin Tambang di Raja Ampat Tak Dicabut, PT Gag Nikel Punya Siapa?
Ekbis
DPR Sebut Penghentian Sementara Aktivitas PT Gag Nikel Sudah Tepat, Mengapa?
DPR Sebut Penghentian Sementara Aktivitas PT Gag Nikel Sudah Tepat, Mengapa?
Energi
Kenapa IUP Nikel PT Gag di Raja Ampat Tidak Dicabut? Ini Kata Bahlil
Kenapa IUP Nikel PT Gag di Raja Ampat Tidak Dicabut? Ini Kata Bahlil
Energi
Bukukan Laba Bersih 2024, Erajaya akan Bagikan Dividen Rp 299,88 Miliar ke Pemegang Saham
Bukukan Laba Bersih 2024, Erajaya akan Bagikan Dividen Rp 299,88 Miliar ke Pemegang Saham
Cuan
Tips Memulai Bisnis dengan Modal Kurang dari Rp 1 Juta
Tips Memulai Bisnis dengan Modal Kurang dari Rp 1 Juta
Smartpreneur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau