Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Cost Recovery" Diprediksi Tembus 8 Miliar Dollar AS, SKK Migas Minta Kontraktor Migas Lebih Efisien

Kompas.com - 19/09/2016, 17:01 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Membengkaknya biaya produksi yang bisa ditanggungkan ke negara atau cost recovery menjadi potensi pembengkakan di pos belanja APBN tahun ini.

Hingga Agustus 2016, biaya cost recovery yang sudah dikeluarkan mencapai 6,5 miliar dollar AS.

Padahal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 pemerintah hanya mengalokasikan 8 miliar dollar AS saja untuk mengganti biaya-biaya para kontraktor migas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun terang-terangan menyebut pengeluaran ini menjadi salah satu risiko pelebaran defisit anggaran.

Menanggapi masalah ini, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengonfirmasi memang ada arahan dari Presiden RI Joko Widodo agar cost recovery ini bisa ditekan.

SKK Migas pun menjanjikan sejumlah langkah untuk membuat cost recovery tak melebihi 8 miliar dollar AS.

“Pertama, catatan SKK Migas saat ini ada 288 K3S (kontraktor migas) dengan kurang lebih 3.000 vendor. Jadi transaksi antara mereka ini harus lebih efisien,” kata Amien di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Langkah kedua, yaitu SKK Migas akan melakukan kajian terhadap para kontraktor migas mengenai ketaatan mereka dalam proses pengadaan.

Adapun langkah ketiga yaitu SKK Migas akan melakukan audit terhadap para vendor. Amien menuturkan, SKK Migas menunjuk auditor independen untuk memastikan bahwa vendor tidak mengeluarkan uang untuk kegiatan yang tidak perlu.

“Karena kalau tidak ada uang ‘macam-macam’ yang tidak terkait kontrak, ‘kan jadi efisien,” imbuh Amien.

Amien mengatakan, audit vendor sedianya sudah dimulai akhir tahun lalu. Contohnya pada waktu itu, kata Amien, ada temuan terhadap satu vendor yang menolak untuk menyerahkan data untuk diaudit.

“Maka, SKK Migas putuskan pemberitahuan kepada kontraktor migas, isinya antara lain, sejak tanggal surat tersebut dikeluarkan, kalau ada kontrak dengan vendor tersebut, maka tidak bisa diganti cost recovery-nya,” kata Amien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Profil JTA Investree Doha, Perusahaan yang Tunjuk Buronan Adrian Gunadi Jadi CEO
Profil JTA Investree Doha, Perusahaan yang Tunjuk Buronan Adrian Gunadi Jadi CEO
Ekbis
Pemerintah Perlu Cermati Risiko Kredit Kopdes Merah Putih agar Tak Jadi Beban Keuangan
Pemerintah Perlu Cermati Risiko Kredit Kopdes Merah Putih agar Tak Jadi Beban Keuangan
Ekbis
Jual Bitcoin Terlalu Cepat, Tesla Rugi Potensi Cuan Rp 81 Triliun
Jual Bitcoin Terlalu Cepat, Tesla Rugi Potensi Cuan Rp 81 Triliun
Ekbis
Adrian Gunadi Jadi CEO di Qatar Meski Berstatus Buron Kasus Investree
Adrian Gunadi Jadi CEO di Qatar Meski Berstatus Buron Kasus Investree
Ekbis
Airlangga Sebut Konflik Thailand-Kamboja Belum Berdampak ke Perekonomian Indonesia
Airlangga Sebut Konflik Thailand-Kamboja Belum Berdampak ke Perekonomian Indonesia
Ekbis
HIPMI dan Pemprov Jakarta Godok Kolaboratif Fund, Legalitasnya Dikaji
HIPMI dan Pemprov Jakarta Godok Kolaboratif Fund, Legalitasnya Dikaji
Ekbis
Wamenaker: Ada Perusahaan yang Bakal Dicabut Izin Karena Langgar Aturan Penahanan Ijazah Karyawan
Wamenaker: Ada Perusahaan yang Bakal Dicabut Izin Karena Langgar Aturan Penahanan Ijazah Karyawan
Ekbis
East Ventures Sasar Investasi di Sektor Kesehatan, AI, Climate Tech, dan Consumer Tech
East Ventures Sasar Investasi di Sektor Kesehatan, AI, Climate Tech, dan Consumer Tech
Ekbis
Barang AS Bakal Bebas Bea Masuk, HIPMI Jaya Mulai Hitung Dampaknya
Barang AS Bakal Bebas Bea Masuk, HIPMI Jaya Mulai Hitung Dampaknya
Ekbis
Impor Baja Murah Tekan Industri Lokal, Legalitas Produk Vietnam dan China Dipertanyakan
Impor Baja Murah Tekan Industri Lokal, Legalitas Produk Vietnam dan China Dipertanyakan
Ekbis
Pemerintah Perpanjang Diskon PPN Rumah 100 Persen hingga Akhir 2025
Pemerintah Perpanjang Diskon PPN Rumah 100 Persen hingga Akhir 2025
Ekbis
Pengeluaran Rp 609.160 per Bulan Jadi Batas Seseorang Disebut Miskin
Pengeluaran Rp 609.160 per Bulan Jadi Batas Seseorang Disebut Miskin
Ekbis
Intel Umumkan PHK Karyawan, Bakal Sisakan 75.000 Pegawai Pada 2025
Intel Umumkan PHK Karyawan, Bakal Sisakan 75.000 Pegawai Pada 2025
Ekbis
Ini Alasan BPS Belum Adopsi Garis Kemiskinan dari Bank Dunia Terbaru
Ini Alasan BPS Belum Adopsi Garis Kemiskinan dari Bank Dunia Terbaru
Ekbis
IHSG Ditutup Menguat di Level 7.543, Kurs Rupiah Melemah
IHSG Ditutup Menguat di Level 7.543, Kurs Rupiah Melemah
Ekbis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau