Penyaluran KUR Harus Berpihak ke Luar Jawa dan Daerah Miskin
JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat kerja terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Komisi XI DPR dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati sejumlah hal.
Salah satunya yakni mendorong agar penyaluran KUR harus berpihak ke daerah di luar Jawa dan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
"Meminta pemerintah agar dalam penyaluran KUR dilakukan dengan keberpihakan," ujar Ketua Komisi XI DPR Melcias Marcus Mekeng saat membacakan kesimpulan rapat, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Pada 2016 lalu, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 94,4 triliun, atau 94,4 persen dari target Rp 100 triliun pada 2016.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, Pulau Jawa masih menjadi pulau yang paling tinggi penyaluran KUR-nya mencapai 54,6 persen.
Rincian penyaluran KUR di Jawa yakni Jawa Tengah 17,9 persen atau Rp 16,9 triliun, Jawa Timur 15,5 persen atau 14,6 triliun, Jawa Barat 12,6 persen atau 11,9 triliun.
Di luar Jawa, penyaluran KUR di Sumatera mencapai 20,2 persen, Sulawesi 9,4 persen, Bali dan Nusa Tenggara 7,4 persen, Kalimantan 6,1 persen, Papua 1,6 persen, dan Maluku 0,7 persen.
Menurut pemerintah, dominasi penyaluran KUR di Jawa tidak terlepas dari jumlah penduduk. Namun realisasi itu dikritik olah sejumlah Anggota Komisi XI.
Tahun ini pemerintah menetapkan alokasi KUR hingga mencapai Rp 110 triliun. Pemerintah berharap 40 persen penyaluran KUR 2017 akan diberikan kepada sektor usaha produksi misalnya pertanian dan perikanan.
