Drainase Vertikal Penangkal Banjir Jakarta, Sudah Tahu Belum?
JAKARTA, KOMPAS.com - Jakarta seolah sulit lepas dari masalah banjir tahunan. Setiap gubernur yang memimpin ibu kota, punya cara masing-masing dalam mengendalikan banjir.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya program bernama drainase vertikal. Program ini dipadukan dengan konsep naturalisasi dalam penataan sungai-sungai di Jakarta untuk solusi jangka panjang banjir Jakarta.
Mengutip pemberitaan Harian Kompas, 18 Oktober 2019, drainase vertikal disebut Anies sebagai salah satu dari sekian upaya penanggulangan banjir dengan mengedepankan aspek ekologis.
Baca juga: Gaya Pidato Gibran di Hadapan TNI-Polri Peserta Pendidikan Lemhannas
Sistem yang menerapkan konsep teknologi zero run off itu berfungsi untuk menampung air hujan agar tak semua mengalir ke selokan dan sungai. Hal ini nantinya mengurangi beban drainase untuk menampung air sehingga tidak terjadi luapan.
Pola ini berbeda dengan normalisasi, dimana banjir diatasi dengan mempercepat dan memperbesar debit air, baik yang berasal dari hujan maupun kiriman dari Bogor, agar segera mengalir ke hilir atau laut.
Sistem tersebut sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta yang hendak menerapkan strategi zero run off sebagai strategi penanganan banjir.
Baca juga: Masih Bingung Naturalisasi? Ini Penjelasan Pergub Anies
Untuk drainase vertikal di gedung-gedung pemerintahan, Anies telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Drainase Vertikal di Lahan Milik Pemprov DKI Jakarta.
Pemprov DKI mengharapkan ada sekitar 1,8 juta drainase vertikal di seluruh Jakarta, kecuali di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sebenarnya sistem drainase vertikal ini masih satu paket dengan sumur resapan yang digalakkan di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Terkait dengan upaya mengurangi genangan sekaligus menambah cadangan air tanah, Pemprov DKI akan melibatkan warga untuk membangun sumur resapan.
Anies mengatakan, gerakan membuat sumur resapan di rumah warga mulai dieksekusi pada 2020. Pembangunan akan melibatkan warga kampung hingga rumah tangga, baik melalui karang taruna maupun rukun tetangga/rukun warga (RT/RW).
”Intinya pada kolaborasinya, karena untuk menjangkau (Jakarta) seluas itu pasti tidak bisa. Makanya, kami mencoba mendorong kolaboratif ini. Kami berharap pada 2020 semua RT/RW yang punya risiko genangan air harus segera terapkan konsep (zero run off) itu,” ujar Anies saat itu.
Pemerintah akan mengucurkan dana kepada warga untuk pembangunan sumur resapan.
Baca juga: KPK Sita Uang Rp 1,3 Miliar dari Mantan Suami Olla Ramlan di Kasus Pertamina
Menurut Anies, meskipun pembangunan dilakukan secara swakelola oleh warga, pemerintah tetap mendampingi dan mengawasi.
”Tantangan tersendirinya adalah memastikan bahwa quality control-nya berjalan dengan baik,” ucapnya.
Konsep zero run off saat ini telah diterapkan di kantor- kantor pemerintahan. Anies berharap gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah- rumah warga segera menerapkan konsep serupa, terutama di kawasan yang berisiko banjir tinggi.
Baca juga: Mengintip Sukses Singapura Naturalisasi Sungai Atasi Banjir
