Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Sedih karena Kasus Asabri, Mengapa?

Kompas.com - 17/01/2020, 13:44 WIB
Ade Miranti Karunia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjamin kepada nasabah, keamanan uang di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Dugaan korupsi di tubuh perseroan tersebut, diakui, kebenarannya.

Oleh sebab itu, pemerintah bertindak cepat untuk membenahinya.

Sebagai mantan Perwira Koppasus, Luhut mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus Asabri yang rata-rata uang dikelola perusahaan itu adalah milik para anggota TNI.

Baca juga: Luhut Tak Permasalahkan Dirut Asabri Bantah Dugaan Korupsi

"Kalau uang prajurit aman, enggak ada masalah. Tapi, kita sangat sedih melihat ini. Kemarin saya tanya saya Pak Tiko (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo), memang kelihatan ada permainan di situ. Dan itu mesti dibenahi dengan cepat. Dan saya lihat, mereka sudah punya konsep tindak langsung (untuk membenahi)," kata Luhut dalam agenda rutin Coffee Morning, di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Dari kasus dugaan korupsi, Luhut pun mengusulkan untuk menempatkan para tenaga ahli untuk mengelola keuangan di Asabri. Tenaga ahli ini, lanjut dia, bisa berasal dari TNI maupun non TNI.

"Memang nanti Asabri kita mesti taruh orang-orang profesional untuk pengelolanya. Tidak hanya orang ABRI atau TNI, tidak juga. Kita akan masukin orang-orang profesional juga, lagi ditimbang-timbang atau TNI profesional ada juga kan yang ngerti uang. Jadi jangan yang enggak ngerti, supaya jangan dibodoh-bodohin dengan permainan saham-saham ini. Saham itu kan digoreng-goreng," ujarnya.

Baca juga: Luhut soal Asabri: Ya, Ndak Benarlah Itu

Ada dugaan, kasus Asabri bersumber dari saham-saham yang dimiliki perusahaan asuransi itu dimainkan oleh oknum-oknum "nakal" sehingga merugikan para investor dan juga para nasabah.

Meski Direktur Utama Asabri, Sonny Widjaja membantah kabar tersebut, tetapi hasil investigasi serta teknologi sebagai penunjang penyelidikan bakal terbongkar.

"Saham itu kelihatan kok (yang digoreng-goreng). Saham itu dimainkan dengan aset-aset tidak benar. Saya pikir nggak bisa lari. Pasti akan kena semua. Presiden meminta pembenahan semua. Dengan teknologi sekarang enggak ada yang enggak bisa dilihat. Tinggal tunggu waktu saja," ujar Luhut.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi di Asabri, Apa Kata Erick Thohir?

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa keadaan keuangan di Asabri stabil. Namun, jika ada penyelewengan penurunan aset karena salah investasi maka akan ada prosesnya sendiri.

“Ya biar itu kan berjalan sesuai dengan aturannya. Dan tentu domain hukum bukan di kementerian BUMN, tapi kalau kami kan lebih ke korporasinya,” kata Erick ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (16/1/2020).

Ia mengatakan, saat ini operasional di Asabri berjalan baik. Ditegaskan, untuk kasus Jiwasraya, presiden ingin memastikan nasabah terjamin dan tentu untuk Asabri sendiri.

“Jadi tidak usah ada isu yang lain, isunya antara operasional berjalan baik, tapi kalau ada misalnya penyelewengan itu proses hukum seperti yang ada di Jiwasraya,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Baca tentang


Terkini Lainnya
Kemenaker: 42.385 Pekerja Jadi Korban PHK pada Januari-Juni 2025
Kemenaker: 42.385 Pekerja Jadi Korban PHK pada Januari-Juni 2025
Ekbis
Bank Jakarta Dukung Digitalisasi Pasar di Jakarta, Ini yang Dilakukan
Bank Jakarta Dukung Digitalisasi Pasar di Jakarta, Ini yang Dilakukan
Keuangan
Dana Kelolaan Nasabah Kaya Bank DBS Indonesia Tumbuh 17,8 Persen
Dana Kelolaan Nasabah Kaya Bank DBS Indonesia Tumbuh 17,8 Persen
Keuangan
DPR Ingatkan Satgas Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Tak Matikan Industri Hasil Tembakau
DPR Ingatkan Satgas Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Tak Matikan Industri Hasil Tembakau
Industri
Mendag Ingin Kebijakan Perdagangan RI Didasari Riset Berkualitas Tinggi
Mendag Ingin Kebijakan Perdagangan RI Didasari Riset Berkualitas Tinggi
Ekbis
Pemerintah Tetapkan 219 PSN dalam RKP 2026, Tujuh Proyek Arahan Langsung Prabowo
Pemerintah Tetapkan 219 PSN dalam RKP 2026, Tujuh Proyek Arahan Langsung Prabowo
Ekbis
BI Harap Perbankan Cepat Respons Penurunan BI Rate, tapi...
BI Harap Perbankan Cepat Respons Penurunan BI Rate, tapi...
Keuangan
Pupuk Indonesia Dukung Peningkatan Aspek Legal dan SDM Kopdes Merah Putih
Pupuk Indonesia Dukung Peningkatan Aspek Legal dan SDM Kopdes Merah Putih
Ekbis
DPR Tekankan Pentingnya Skema Pendanaan dan Regulasi Koperasi Merah Putih
DPR Tekankan Pentingnya Skema Pendanaan dan Regulasi Koperasi Merah Putih
Keuangan
Perluas Pasar Ekspor Indonesia, Kadin Sorot Pentingnya Peran Dubes
Perluas Pasar Ekspor Indonesia, Kadin Sorot Pentingnya Peran Dubes
Ekbis
Apindo Usulkan Pemerintah Beri Insentif ke Industri Padat Karya
Apindo Usulkan Pemerintah Beri Insentif ke Industri Padat Karya
Industri
Penggunaan Produk Dalam Negeri Belum Optimal, Kemenperin Bakal Sederhanakan Perhitungan TKDN
Penggunaan Produk Dalam Negeri Belum Optimal, Kemenperin Bakal Sederhanakan Perhitungan TKDN
Industri
Viral Eks Marinir Satria Arta, Berapa Gaji Tentara Bayaran Rusia?
Viral Eks Marinir Satria Arta, Berapa Gaji Tentara Bayaran Rusia?
Ekbis
Pemerintah Target SPPG MBG Capai 30.000 Unit, Pasokan Pangan Aman?
Pemerintah Target SPPG MBG Capai 30.000 Unit, Pasokan Pangan Aman?
Ekbis
Kebijakan 'Negative Growth' dan Digitalisasi, Sri Mulyani: SDM Kemenkeu Berkurang Hampir 1,000 Orang
Kebijakan "Negative Growth" dan Digitalisasi, Sri Mulyani: SDM Kemenkeu Berkurang Hampir 1,000 Orang
Ekbis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau