Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Polemik, Apa Itu Dana Bagi Hasil?

Kompas.com - 12/05/2020, 10:01 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menagih Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera mencairkan sisa dana bagi hasil (DBH). Anies bilang, dana tersebut sangat dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan virus corona atau Covid-19.

Bahkan, Anies sempat melayangkan surat ke Sri Mulyani untuk membayar DBH dari anggaran tahun 2019 yang masih menunggak. Total DBH yang seharusnya dibayarkan pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta yakni Rp 5,16 triliun.

Sementara itu, Sri Mulyani menjelaskan, kementeriannya sudah membayar DBH ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 2,6 triliun. Lalu, pencairan sisa DBH baru bisa dilakukan setelah audit BPK rampung.

Belakangan, BPK menyebut pernyataan Sri Mulyani tidak relevan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menegaskan, tidak ada kaitannya antara pemeriksaan BPK dan pembayaran DBH.

Baca juga: BPK Minta Pembayaran DBH DKI Jakarta Tak Dikaitkan dengan Audit

Polemik terkait DBH sebenarnya sudah sering kali terjadi sejak diberlakukannya otonomi daerah. Masalah DBH umumnya terkait keberatan pemda atas besaran DBH yang dianggap masih kurang mencukupi hingga terlambatnya pencairan DBH.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Lalu, apa sebenarnya dana bagi hasil?

Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin. Artinya, DBH dibagi dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, sedangkan daerah lainnya (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

Baca juga: Kronologi Polemik BPK Vs Sri Mulyani soal Dana Bagi Hasil untuk Anies Baswedan

Sementara itu, penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip based on actual revenue. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004).

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Trump Umumkan Tarif Impor 35 Persen untuk Kanada, Keluhkan Ini
Trump Umumkan Tarif Impor 35 Persen untuk Kanada, Keluhkan Ini
Ekbis
KAI Tawarkan Hak Penamaan Stasiun Kereta ke Investor, Berapa Harganya?
KAI Tawarkan Hak Penamaan Stasiun Kereta ke Investor, Berapa Harganya?
Industri
Catat! Main Layang-layang Dekat Bandara Bisa Dipenjara 3 Tahun, Denda Rp 1 Miliar
Catat! Main Layang-layang Dekat Bandara Bisa Dipenjara 3 Tahun, Denda Rp 1 Miliar
Ekbis
Membandingkan Tarif Impor AS untuk Negara ASEAN, RI Paling Tinggi?
Membandingkan Tarif Impor AS untuk Negara ASEAN, RI Paling Tinggi?
Ekbis
Sri Mulyani: RI Harap Hasil Terbaik Meski Dikenai Tarif Impor AS 32 Persen
Sri Mulyani: RI Harap Hasil Terbaik Meski Dikenai Tarif Impor AS 32 Persen
Keuangan
Kebab Baba Rafi Digugat PKPU, Ini Penjelasan Manajemen
Kebab Baba Rafi Digugat PKPU, Ini Penjelasan Manajemen
Cuan
Karakter Jumbo Akan Hiasi Badan KA Argo Dwipangga dan KA Argo Bromo Anggrek
Karakter Jumbo Akan Hiasi Badan KA Argo Dwipangga dan KA Argo Bromo Anggrek
Ekbis
Penjudi Online Dapat Bansos...
Penjudi Online Dapat Bansos...
Ekbis
Emiten Prajogo Pangestu Chandra Daya Investasi (CDIA) Kembali Cetak ARA Hari Ini
Emiten Prajogo Pangestu Chandra Daya Investasi (CDIA) Kembali Cetak ARA Hari Ini
Cuan
Polemik Kuota Hangus, Komdigi dan Operator Didorong Intensifkan Sosialisasi
Polemik Kuota Hangus, Komdigi dan Operator Didorong Intensifkan Sosialisasi
Industri
Harga Emas Dunia Naik Tipis, Penguatan Dollar AS Imbangi Dampak Ketegangan Tarif Trump
Harga Emas Dunia Naik Tipis, Penguatan Dollar AS Imbangi Dampak Ketegangan Tarif Trump
Belanja
Dorong Ekonomi Warga, Pelindo Perkuat Ekosistem Pariwisata Berkelanjutan
Dorong Ekonomi Warga, Pelindo Perkuat Ekosistem Pariwisata Berkelanjutan
Ekbis
BPJPH Rancang Sertifikasi Halal Gratis untuk Warteg dan Warung Sejenis
BPJPH Rancang Sertifikasi Halal Gratis untuk Warteg dan Warung Sejenis
Syariah
Daftar 18 Tersangka Kasus Korupsi Pertamina yang Rugikan Negara Rp 285 T, Ada Riza Chalid
Daftar 18 Tersangka Kasus Korupsi Pertamina yang Rugikan Negara Rp 285 T, Ada Riza Chalid
Ekbis
Luncurkan Livery Jumbo, KAI Targetkan 56 Juta Penumpang Kereta Jarak Jauh
Luncurkan Livery Jumbo, KAI Targetkan 56 Juta Penumpang Kereta Jarak Jauh
Industri
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau