JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akhirnya memberikan perpanjangan usaha kepada PT Arutmin Indonesia yang pada 1 November 2020 lalu habis kontraknya. Dengan diperpanjangnya izin usaha Arutmin maka perusahaan Bakrie Group itu mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa Surat Keputusan (SK) perpanjangan izin dan peralihan izin Arutmin dari PKP2B menjadi IUPK diterbitkan pemerintah pada Senin (2/11) kemarin.
"SK sudah dikeluarkan, 2 November 2020. Betul (memberi perpanjangan Arutmin menjadi IUPK)," kata Ridwan saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (3/11/2020).
Baca juga: Insentif Kartu Prakerja Sudah Cair Rp 5,7 Triliun untuk 4,9 Juta Peserta
Dengan begitu, anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk (BUMI) itu bisa melanjutkan operasi dengan jangka waktu 2 x 10 tahun.
Merujuk pada Pasal 169 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba), Arutmin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun, dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
Asal tahu saja, kontrak PKP2B Arutmin berakhir pada 1 November 2020 lalu. Sebelumnya, Arutmin telah mengajukan permohonan perpanjangan melalui Surat Presiden Direktur PT Arutmin Indonesia Nomor 1036/AI/X/2019 pada 24 Oktober 2019.
Merujuk pemberitaan Kontan.co.id, perusahaan batubara yang terafiliasi ke dalam Bakrie Group ini memiliki tambang yang berlokasi di Satui, Senakin, Batulicin, dan Asam-asam, Kalimantan Selatan dengan luas mencapai 57.107 hektare (ha).
Berdasarkan data dari Joint Ore Reserves Commite (JORC) Maret 2018, cadangan batubara Arutmin mencapai 213 juta ton dan memiliki sumber daya sebesar 1,66 miliar ton. (Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Azis Husaini)
Baca juga: Resmi Gugat UU Cipta Kerja, Buruh Akan Demo Tiap Sidang di MK
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Sah! Presiden Jokowi perpanjang izin usaha tambang batubara Bakrie 20 tahun