Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BLT Subsidi Gaji Belum Masuk Rekening, Lapor ke Sini

Kompas.com - 18/11/2020, 06:33 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah berupa subsidi gaji tahap ketiga di termin kedua telah disalurkan pada Senin (16/11/2020). Adapun penerima yang masuk tahap ketiga sebanyak 3.149.031 pekerja atau buruh dengan anggaran mencapai Rp 3,77 triliun.

Meski pemerintah mengeklaim telah menyalurkan bantuan subsidi gaji, ternyata masih terdapat sederet pengaduan dari para pekerja yang mengaku belum mendapatkan subsidi gaji.

Hal ini terlihat pada akun Twitter resmi BPJS Ketenagakerjaan, @BPJSTKinfo, yang mendapat banyak keluhan dari warganet yang mengaku salah satu peserta penerima bantuan subsidi gaji. Salah satunya akun @tataardia_.

"@HaloBCA @BPJSTKinfo Kapan cair ini BLT termin 2, terutama yang pakai rekening BCA belum dapat sampai sekarang padahal sudah cek kalau saya termasuk penerima BLT, apakah ditransfernya urut dari nomor awal rekening?," tulisnya.

Baca juga: Premium Dihapus, Tarif Angkutan Umum Bakal Naik?

Sementara itu, akun @roysman10 mempertanyakan alasan dirinya tidak mendapatkan subsidi gaji pada termin kedua kali ini. Padahal, dirinya mengatakan telah melengkapi data sesuai yang diminta oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Mohon maaf sebelumnya Ibu Menteri yang terhormat, kenapa bantuan subsidi gaji BPJS yang termin 2 ini saya tidak dapat sama sekali. Sementara termin 1 kemarin saya dapat dan data BPJS saya juga valid sesuai KTP dan nomor NIK saya, dan juga saya peserta aktif BPJS bahkan sampai bulan Oktober 2020 ini," tulisnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menjelaskan penyebab para pekerja yang belum menerima BLT tersebut.

Ida mengatakan, realisasi sementara penyaluran subsidi gaji termin kedua ini, untuk tahap pertama telah disalurkan kepada 844.083 pekerja atau 38,71 persen. Sedangkan tahap kedua telah disalurkan kepada 685.427 pekerja atau 25,26 persen.

Baca juga: 3 Prioritas Keuangan di Masa Resesi

Halaman:
Komentar
bantuan untuk saya belum masuk


Terkini Lainnya
Update dari Prabowo: Danantara Sudah Punya Aset Rp 16.310 Triliun
Update dari Prabowo: Danantara Sudah Punya Aset Rp 16.310 Triliun
Ekbis
 Rosan: Realisasi Investasi Semester I 2025 Capai Rp 950 Triliun
Rosan: Realisasi Investasi Semester I 2025 Capai Rp 950 Triliun
Ekbis
Low Yi Ngo dan Elaine Low, Dua Anak Penerus Bisnis Low Tuck Kwong
Low Yi Ngo dan Elaine Low, Dua Anak Penerus Bisnis Low Tuck Kwong
Ekbis
Kemenaker: 42.385 Pekerja Jadi Korban PHK pada Januari-Juni 2025
Kemenaker: 42.385 Pekerja Jadi Korban PHK pada Januari-Juni 2025
Ekbis
Bank Jakarta Dukung Digitalisasi Pasar di Jakarta, Ini yang Dilakukan
Bank Jakarta Dukung Digitalisasi Pasar di Jakarta, Ini yang Dilakukan
Keuangan
Dana Kelolaan Nasabah Kaya Bank DBS Indonesia Tumbuh 17,8 Persen
Dana Kelolaan Nasabah Kaya Bank DBS Indonesia Tumbuh 17,8 Persen
Keuangan
DPR Ingatkan Satgas Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Tak Matikan Industri Hasil Tembakau
DPR Ingatkan Satgas Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Tak Matikan Industri Hasil Tembakau
Industri
Mendag Ingin Kebijakan Perdagangan RI Didasari Riset Berkualitas Tinggi
Mendag Ingin Kebijakan Perdagangan RI Didasari Riset Berkualitas Tinggi
Ekbis
Pemerintah Tetapkan 219 PSN dalam RKP 2026, Tujuh Proyek Arahan Langsung Prabowo
Pemerintah Tetapkan 219 PSN dalam RKP 2026, Tujuh Proyek Arahan Langsung Prabowo
Ekbis
BI Harap Perbankan Cepat Respons Penurunan BI Rate, tapi...
BI Harap Perbankan Cepat Respons Penurunan BI Rate, tapi...
Keuangan
Pupuk Indonesia Dukung Peningkatan Aspek Legal dan SDM Kopdes Merah Putih
Pupuk Indonesia Dukung Peningkatan Aspek Legal dan SDM Kopdes Merah Putih
Ekbis
DPR Tekankan Pentingnya Skema Pendanaan dan Regulasi Koperasi Merah Putih
DPR Tekankan Pentingnya Skema Pendanaan dan Regulasi Koperasi Merah Putih
Keuangan
Perluas Pasar Ekspor Indonesia, Kadin Sorot Pentingnya Peran Dubes
Perluas Pasar Ekspor Indonesia, Kadin Sorot Pentingnya Peran Dubes
Ekbis
Apindo Usulkan Pemerintah Beri Insentif ke Industri Padat Karya
Apindo Usulkan Pemerintah Beri Insentif ke Industri Padat Karya
Industri
Penggunaan Produk Dalam Negeri Belum Optimal, Kemenperin Bakal Sederhanakan Perhitungan TKDN
Penggunaan Produk Dalam Negeri Belum Optimal, Kemenperin Bakal Sederhanakan Perhitungan TKDN
Industri
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau